SEMARANG (Jatengdaily.com) – Tiga calon Presiden RI, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terkesan klise ketika membahas subtema kebudayaan dalam Debat Kelima Calon Presiden di Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Debat tersebut diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu dikemukakan Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah Gunoto Saparie kepada wartawan seusai mengikuti kegiatan Nonton Bareng Debat Kelima Calon Presiden yang diselenggarakan KPU Jawa Tengah di Hotel Haris, Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang.
Menurut Gunoto, tidak hal baru dan segar dari gagasan dan pendapat Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam soal kebudayaan. Mereka tampaknya juga tidak memiliki rujukan ketika berbicara tentang kebudayaan. Paling tidak substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi acuan karena ia merupakan payung hukumnya.
Gunoto berpendapat, keinginan dan gagasan Anies untuk membentuk Kementerian Kebudayaan pun telah menjadi klise. Para seniman dan budayawan pun sering dan telah lama menyuarakan hal itu, bahkan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, persoalannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Meskipun telah lama seniman dan budayawan merindukan kementerian khusus yang menangani kebudayaan.
“Meskipun demikian, apa yang dinyatakan Anies tentang kebudayaan yang bukan hanya merupakan sektor pembangunan patut digarisbawahi. Seluruh sektor pembangunan bertujuan membangun kebudayaan,” kata Ketua Umum Satupena Jawa Tengah ini.
Gunoto Saparie menuturkan, meskipun pernyataan Anies terdengar abstrak, tetapi agaknya dia ingin menekankan pentingnya pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Ketika pembangunan lebih berorientasi kepada fisik dan menganaktirikan kebudayaan, maka yang terjadi adalah barbarisme.
Gunoto menyayangkan karena tiga calon presiden terlihat kurang menguasai permasalahan kebudayaan yang membelit kalangan seniman dan budayawan.
Soal Dana Abadi Kebudayaan yang disinggung Prabowo, misalnya, ternyata telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Seharusnya Prabowo menggagas perlunya Dana Abadi Kebudayaan yang di era Jokowi disebut Dana Indonesiana tersebut agar diperbesar dan dipermudah aksesnya.
Selain itu, pernyataan Ganjar yang menekankan perlunya para birokrat memfasilitasi kegiatan kebudayaan sangat mengherankan. Karena seharusnya lebih mendahulukan regulasi yang membuat para birokrat memfasitasi kebudayaan bukan merupakan kebijakan individual, namun justru merupakan kewajiban konstitusional.
“Dengan demikian, meskipun sang birokrat pensiun dan diganti birokrat baru, yang bersangkutan tetap mengacu pada regulasi yang ada. Karena kewajiban konstitusionalnya berbicara demikian.
Debat Kelima Capres kali ini mengambil tema kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dalam debat tersebut pada sesi akhir para capres didampingi masing-masing cawapresnya.St
