Oleh: Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
World Food Programme (WFP) atau Program Pangan Dunia merupakan organisasi pangan terbesar dunia yang berada di bawah naungan PBB yang didirikan oleh FAO pada tahun 1961 dan bermarkas besar di Roma-Italia, mencatat empat faktor utama yang dapat mendisrupsi krisis pangan lebih dalam.
Pertama, lapangan kerja dan upah yang menurun. Kedua, disrupsi penanganan produksi dan pasokan pangan dunia. Ketiga, menurunnya pendapatan pemerintah, dan keempat, meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam.
Memperhatikan catatan dari WFP diatas, maka Pemerintah Indonesia perlu focus, mau tidak mau harus benar-benar mandiri, termasuk soal ketahanan pangan. Ketahanan Pangan yang meliputi Intensifikasi, ekstensifikasi dan Sindikasi.
Ketahanan pangan sangat diperlukan, mengingat jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya yang terbagi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Artinya bahwa ketahanan pangan dan pembangunan perkotaan-pedesaan adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
Menurut Worldometers pada 2019 tercatat bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa. Dominasi penduduk perkotaan (urban population) meningkat 0,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar 147,6 juta jiwa atau 55,1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 267,7 juta jiwa.
Sementara itu Worldometers juga memproyeksikan pada tahun 2025 mendatang jumlah penduduk perkotaan di Indonesia semakin meningkat hingga mencapai 170,4 juta jiwa atau 59,3% dan jumlah penduduk pedesaan sekitar 116,6 juta atau 40,7% dari dari total penduduk Indonesia yang sebesar 287 juta jiwa.
Jumlah penduduk pedesaan tersebut tersebar di 73.670 desa yang ada di Indonesia. Desa-desa tersebut terdiri dari 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal.
Secara rasio jumlah penduduk di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan, hal ini salah satunya terkait erat dengan masih belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Sehingga kota masih menjadi magnet yang penuh daya tarik laju urbanisasi.
Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka Indonesia kedepan harus benar-benar mandiri mengenai ketahanan pangan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Ketahanan pangan adalah kondisi terjaminnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi semua orang dalam suatu komunitas atau wilayah.
Ketahanan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Pertama, Ketersediaan pangan yaitu tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kedua, Akses pangan yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang tersedia, baik secara ekonomi maupun fisik. Ketiga, konsumsi pangan yaitu pola konsumsi pangan yang seimbang dan bergizi bagi masyarakat.
Ketahanan pangan sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan, produktivitas, dan kemampuan belajar masyarakat. Selain itu, ketahanan pangan juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Sedangkan pembangunan perkotaan-pedesaan adalah proses pengembangan dan peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan memperhatikan keterhubungan dan saling ketergantungan antar wilayah, dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan ekonomi.
Dengan kata lain pembangunan perkotaan-pedesaan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan dan pedesaan melalui pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Beberapa aspek utama dalam pembangunan perkotaan-pedesaan yang perlu diperhatikan:
Pertama, Pembangunan perdesaan berfokus pada perbaikan kondisi sosial ekonomi pedesaan, antara lain: (a) Pengembangan usaha pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian; (b) Menyediakan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur; (c) Mempromosikan kewirausahaan pedesaan dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua. Pembangunan Perkotaan berfokus pada perbaikan kondisi sosial ekonomi perkotaan, antara lain: (a) Mengelola pertumbuhan dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan; (b) Peningkatan infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik; (c) Mempromosikan perencanaan kota, perumahan, dan pengembangan masyarakat.
Ketiga, Keterhubungan pedesaan-perkotaan berfokus pada mengenali keterhubungan antara perdesaan dan perkotaan, antara lain: (a) Migrasi dan dinamika pasar tenaga kerja; (b) Sistem pangan dan rantai nilai pertanian; (c) Hubungan lingkungan dan ekologi.
Strategi Pembangunan Perkotaan-Pedesaan
Ketahanan pangan dan pembangunan perkotaan-pedesaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan perkotaan-pedesaan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan cara:
Pertama, Meningkatkan produksi pangan yaitu dengan pengembangan pertanian dan industri pangan, meningkatkan ketersediaan pangan di daerah pedesaan dan perkotaan. Kedua, Meningkatkan akses pangan yaitu dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan pemasaran, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang tersedia. Ketiga, Meningkatkan konsumsi pangan yaitu dengan pengembangan pendidikan gizi dan promosi konsumsi pangan yang seimbang, meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi bagi masyarakat.
Dengan demikian, ketahanan pangan dan pembangunan desa kota saling terkait dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
Beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perkotaan-pedesaan. Pertama, Perencanaan terpadu dengan mendorong perencanaan kolaboratif dan pengambilan keputusan di antara pemangku kepentingan di perkotaan-pedesaan. Kedua, Berinvestasi dalam infrastruktur dengan mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur di wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk sistem transportasi, energi, dan komunikasi. Ketiga, Peningkatan kapasitas dengan membangun kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi dalam mengelola dan melaksanakan program pembangunan.
Keempat, Pembiayaan inovatif dengan mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif, seperti kemitraan publik-swasta dan keuangan campuran, untuk mendukung inisiatif pembangunan pedesaan-perkotaan.
Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan perkotaan-pedesaan yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan tercapai tujuan pembangunannya.
Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T., Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Faklntas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.Jatengdaily.com-st