BPS Demak Gelar Survei Industri Mikro Kecil, Catat Profil Usaha hingga Kendala Lapangan

img_1757409446867

Komarudin, Kepala BPS Kab. Demak dan Tri Karjono, Statistisi Ahli BPS Prov Jateng saat supervisi ke salah satu usaha penjahit di Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Demak, Selasa, 9 September 2025. Foto:dok

DEMAK (Jatengdaily.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak melaksanakan Survei Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) 2025 yang digelar serentak di seluruh Jawa Tengah.

Survei ini dinilai penting karena industri mikro dan kecil merupakan kontributor terbesar sektor industri pengolahan dalam perekonomian Jawa Tengah, dengan pengaruh hingga 34 persen terhadap naik turunnya kondisi ekonomi provinsi ini.

Kegiatan supervisi lapangan dilakukan di Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Selasa (9/9/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Statistisi Ahli BPS Provinsi Jawa Tengah, Tri Karjono, bersama Kepala BPS Kabupaten Demak, Komarudin.

“Survei ini dilakukan BPS setiap tahun untuk melihat profil usaha sektor industri menengah ke bawah. Tidak kurang dari 8.000 usaha industri di Jawa Tengah didatangi dan digali informasinya secara lengkap oleh petugas di seluruh kabupaten/kota,” kata Tri Karjono.

Hasil survei nantinya akan menyajikan gambaran umum jumlah usaha, jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun tidak, tingkat pendidikan yang ditamatkan, hingga rata-rata balas jasa pekerja.

Selain itu, survei juga memotret profil pengusaha, kendala yang dihadapi, pola kemitraan, sumber permodalan dan akses keuangan, pemanfaatan teknologi termasuk internet, hingga arah pemasaran produk.

Di Kabupaten Demak sendiri, terdapat 183 usaha industri mikro kecil yang menjadi sasaran survei tahun ini. “Kami menurunkan 15 petugas pencacah. Jadwal pencacahan berlangsung hingga minggu ketiga September,” jelas Komarudin.

Ia menambahkan, supervisi dilakukan untuk memastikan petugas mencacah sesuai kaidah, konsep, dan definisi yang ditetapkan saat pelatihan.

“Kami juga ingin memastikan informasi yang disampaikan pelaku usaha sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga hasil survei valid dan bisa menjadi dasar kebijakan,” ujarnya. St