DEMAK (Jatengdaily.com)- Upaya memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan terus dilakukan di Kabupaten Demak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berkolaborasi dengan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Demak menggelar sosialisasi literasi keuangan negara guna menumbuhkan pemahaman pengelolaan anggaran yang berintegritas di lingkungan sekolah swasta.

Kegiatan yang digelar di Gedung IPHI Demak, Selasa (3/2/2026), tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Anggota BPK RI Fathan Subchi, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi Rahmatullah, Direktur Pengelola Pemeriksaan BPK Suandi, serta Ketua DPRD Demak Zayinul Fata. Turut hadir Ketua PGSI Demak Noer Salim dan Ketua Tanfidziyah PCNU Demak KH Aminudin.

Anggota BPK RI Fathan Subchi menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program BPK Goes to School, yang bertujuan mengenalkan peran dan fungsi BPK kepada pendidik serta masyarakat luas. Melalui program ini, BPK ingin menanamkan pemahaman bahwa pengawasan keuangan negara merupakan tanggung jawab bersama.

“Selain BPK Goes to Campus, kami juga memiliki BPK Goes to School. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa BPK mengaudit seluruh entitas penerima anggaran negara, baik dari APBN maupun APBD,” jelas Fathan.

Ia menambahkan, di sektor pendidikan, pemeriksaan BPK mencakup berbagai program, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa bagi siswa kurang mampu, hingga pengelolaan keuangan di sekolah dan perguruan tinggi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam opini sebagai bahan evaluasi perbaikan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Lutfi Rahmatullah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Ia mengingatkan agar laporan keuangan disusun sesuai kondisi riil di lapangan.

“Setiap rupiah yang bersumber dari negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan,” tegas Ahmad Lutfi.

Di sisi lain, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata mengaitkan literasi keuangan negara dengan perjuangan peningkatan kesejahteraan guru swasta. Menurutnya, pemahaman struktur APBD penting karena sektor pendidikan masih menjadi porsi terbesar anggaran daerah, sekaligus menjadi landasan mendorong kebijakan yang berpihak pada guru swasta. rie-she