MA Hilangkan Persepsi, Kalau Bisa Dipermudah Buat Apa Dipersulit

Ketua Muda MA, urusan lingkungan PTUN, Dr. H. Supandi, SH, MH bersama Ketua PHPM Untag, Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM memberikan kuliah pakar pada mahasiswa S2 dan S3 Hukum Untag. Foto:dok

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Teknologi informasi telah mengubah cara pandang berfikir dari administrasi tradisional lembaga peradilan menjadi administrasi modern yang bersifat melayani, pelayanan ini bersifat langsung, informatif, dan proses yang terintegrasi dengan internet.
Penggunaan teknologi informasi memiliki potensi untuk secara mendalam mengubah persepsi publik yang berfikir “kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah” atau “kalau bisa diperlambat, untuk apa dipercepat”, persepsi publik yang negatif seperti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan kolusi dan korupsi.
Ketua  Muda Mahkamah Agung  RI, Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dr H Supandi SH MH, saat beri kuliah pakar yang bertajuk “Peranan Lembaga Peradilan Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah Di Era Industri 4.0” yang diselenggarakan Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Untag, kemarin.
Supandi mengatakan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini tidak dapat dihindari lagi. Transformasi tradisional government menjadi elektronik gevernment (e – Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang  terus dikembangkan.
Hal ini merupakan akibat dari munculnya era teknologi informasi yang memasuki semua lini, baik sektor pemerintahan maupun privat. Instansi pemerintah termasuk Mahkamah Agung telah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi informasi.
Dalam organisasi pemerintah konsep ini dikenal dengan istilah e – Government, sedangkan di MA konsepnya dikenal dengan istilah e – Court yaitu produk pelayanan publik yang merujuk pada penggunaan komputer berbasis teknologi internet.
Adapun tujuan diadakannya e-court adalah untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan agar tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dekan Fakultas Hukum Untag, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, MHum mengatakan bahwa sekarang ini sistim peradilan sudah melakukan banyak perubahan, apalagi di era industri 4.0.
Dulu peradilan di Indonesia khususnya PTUN banyak masyarakat yang tidak tahu, bahkan pada jaman orde baru kalau masyarakat menggugat pemerintah maka dianggap tabu, dan pasti kalah, tetapi era sekarang berbeda, di dalam perkembangannya apabila pemerintah melakukan kesalahan terhadap hukum, maka masyarakat dapat menggugat di PTUN, apalagi di zaman era revolusi industri 4.0, masyarakat sudah tidak takut lagi, asalkan perbuatan itu memang benar nyata dan faktual. tuturnya. st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here