Pemkot Kucurkan Dana Pilwakot Rp 84 Miliar

Walikota Hendrar Prihadi saat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, kemarin. Foto: ist

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengucurkan dana Rp 84 miliar untuk gelaran pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020.

Dana tersebut terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Rp 71,9 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang sebesar Rp 12,1 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 yang telah disepakati melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemkot Semarang dengan KPU dan Bawaslu Kota Semarang, di kantor Walikota Semarang, Rabu (25/9).

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Pemkot Semarang berkomitmen turut menyukseskan pelaksanaan Pilwakot 2020, satu di antaranya dengan menganggarkan APBD untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pilwakot 2020.

“Alokasi dana sudah dikunci dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tinggal pembahasan detail dan ditetapkan oleh dewan dalam Perda,” kata Hendi, sapaan akrab walikota.

Hendi berharap, dana yang telah dikucurkan oleh Pemkot Semarang dapat digunakan sebaik-baiknya agar Pilwakot 2020 berjalan lancar. Masyarakat juga harus terus diberikan sosialisasi terkait Pilwakot agar mereka turut berpartisipasi memilih pemimpin yang memiliki pemikiran visioner. Sehingga, Kota Semarwng bisa lebih maju dan terus berkembang pesat.

“Dukung mendukung, saling bergerak untuk mencari suara itu pasti dilakukan calon. Jangan sampai langkah-langkah yang dipakai tidak berprinsip kesatuan. Itu yang harus dihindari,” ujar Hendi.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, segera melaksanakan tahapan-tahapan pemilu setelah penandatangan NPHD.

Meski sebagian besar dana pelaksanaan Pilwakot dianggarkan tahun 2020, dia memastikan tahapan-tahapan yang harus dilalui pada 2019 ini dapat dilaksanakan.

Pasalnya, sebanyak Rp 453 juta telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2019, sedangkan sisanya dianggarkan di APBD murni 2020. Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Rp 453 yang dianggarkan tahun 2019 dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD.

Sedangkan, dana Pilwakot yang dianggarkan 2020 baru dapat dicairkan 14 hari setelah penetapan APBD 2020.

“Kami pastikan tahapan sosialisasi dan pencalonan yang dilaksanakan 2019 tetap berjalan karena Pemkot juga menganggarkan pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 453 juta,” jelasnya.

Selepas ini, pihaknya. mulai menyiapkan sosialisasi pendaftaran, perekrutan badan adhoc, dan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat.

Sementara itu, Plh Ketua Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan, Bawaslu juga akan mulai melaksanakan tahapan awal Pilwakot 2020 dengan perekrutan panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Setelah itu panwascam akan melakukan pengawasan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan KPU Kota Semarang.

“Pembentukam Panwascam nanti sekitar November. Setiap kecamatan akan ada tiga panwascam,” ucap Oky. Ugl–st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here