Anggaran Corona Rp1,4 Triliun Harus Tepat Sasaran

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah memberikan sejumlah catatan atas kebutuhan dana sebesar Rp 1,4 triliun yang dibutuhkan pemerintah provinsi dalam penanganan virus corona.

“Kita mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Gubernur, meskipun sampai saat ini program dari alokasi Rp 1,4 triliun itu masih dalam tahap persiapan. Mumpung masih awal, FPKB wajib memberikan catatan. Catatan ini diperlukan, agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat,” ungkap Ketua FPKB DPRD Jateng Syarif Abdillah, Senin (13/4).

Menurutnya, program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir. Dari data yang diterima, Syarif mencontohkan, dalam anggaran itu, ada bantuan untuk Panti Asuhan, berupa paket berisi disinfektan dan sabun. Kalau ditotal nilainya hampir Rp 15 miliar.

“Kita paham ini upaya pencegahan dan pola hidup bersih, tapi kalau sampai saat ini program ini belum dieksekusi, dan Insya Allah kita optimis Corona akan cepat berlalu, tentu sabun dan disinfektan ini menjadi sia-sia. Saya kira lebih dibutuhkan seperti sembako atau beras. Hari ini rakyat membutuhkan sembako dan bantuan sosial untuk hidup sehari-hari,” katanya.

Syarif melanjutkan, ada lagi program yang orientasinya adalah pelatihan bagi para pemuda dan kelompok usaha kecil menengah (KUKM).

“Hari gini kok ngomong pelatihan. Saya kira yang dibutuhkan UKM & UMKM serta pedagang kecil adalah modal dan perlindungan usaha. Bukan lagi pelatihan dan pendataan. Ada juga untuk pariwisata, katanya untuk membantu pedagang cinderamata di objek wisata. Jangan mengada-adalah,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Syarif, program harus tepat sasaran. Pendataan harus seobyektif mungkin dan harus memenuhi rasa keadilan. Data yang muncul harus terverifikasi dengan baik. Petugas pendataan baik itu yang dikoordinir Dinas Sosial maupun yang melibatkan kepala desa harus punya ukuran yang jelas, siapa yang layak dibantu.

“Jangan terus terulang, kejadian seperti program PKH misalnya, yang rumahnya bagus dapat bantuan, yang rumahnya gedheg terlewati bantuan. Ini karena pendataan yang subyektif. Dzolim kita jika berlaku demikian. Apalagi kalau sampai sebuah rumah tangga mendapatkan doble bantuan,” bebernya.

Anggaran, kata Syarif, juga harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat. Karena dalam program penanggulangan covid-19 ini, pemerintah di semua tingkatan menyiapkan anggaran termasuk Pemerintah Desa.

“Contoh yang menjurus indikasi duplikat anggaran. Ada alokasi anggaran untuk lumbung desa, padahal desa juga sudah dapat dari APBN. Desa juga sudah merancang BUMDes melalui dana desa. Ini harus cermat dan hati hati,” tegasnya.

Tim Pengawas

Pemerintah, jelas Syarif, perlu semakin mendetailkan anggaran yang dibutuhkan, untuk kemudian secepatnya dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan hingga Badan Anggaran.  FPKB juga menyoroti belum dialokasikannya anggaran untuk tenaga pendidik, guru-guru madrasah, guru honorer. Para guru ini perannya vital sekali dalam situasi ini.

“Mereka yang membantu pemerintah menertibkan masyarakat agar tidak putus asa menghadapi situasi ini. Mempertebal kepasrahan, serta memberikan pemahaman soal ibadah berjamaah dan seterusnya,” katanya.

FPKB sendiri juga akan menginisiasi Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Program Penanggulangan Corona sebesar Rp1,4 triliun ini.  “Apalagi informasinya angka ini juga akan bertambah. Artinya anggaran sebesar ini jangan sampai sia sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran. Forkompimda seperti Kejaksaan saya kira harus diajak bicara,” tegasnya. st