SEMARANG (Jatengdaily.com) -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah menilai KPU tidak transparan dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih tetap (DPT) yang tercantum dalam formulir model A.KWK Pilkada 2020.
Sebab, data pemilih yang dimiliki KPU penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan di lapangan.
“Padahal dari 21 Bawaslu kabupaten dan kota sudah menyampaikan permohonan data formulir model A.KWK ke masing-masing KPU kabupaten kota, tapi justru sebaliknya data tersebut tidak diberikan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Anik sholihatun, Kamis (16/7/2020).
Dia menyebut data pemilih formulir A.KWK yang digunakan pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan gabungan dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar pemilih.
“Jadi jajaran pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengkonformasi data pemilih agar daftar pemilih pilkada 2020 bisa bener-bener berkualitas, akurat, dan valid,” ungkapnya.
Meski, pengawas tidak dapat mengakses formulir model A-KWK, lanjut Anik pengawasan tetap mengawasi secara maksimal.
“Sebagai tujuan penyelenggaraan pemilih, bukan untuk tujuan lain. Padahal semakin baik data pemilih maka semakin berkualitas pilkada 2020,” jelasnya.
Sebab tahapan penyusunan daftar pemilih sangat krusial dan penting menyangkut hak konstitusional warga negara. Terlebih indeks kerawanan pilkada (IKP) 2020 yang disusun Bawaslu menunjukkan dimensi daftar pemilih termasuk dalam kategori yang sangat rawan.
“Daftar pemilih tetap jangan sampai jadi daftar permasalahan tetap. Ini bukan karena pesimis tapi harus tetap serius menjaga kualitas daftar pemilih,” ungkap Anik Sholihatun. adri-she
