JAKARTA (Jatengdaily.com)– Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menghimbau seluruh mitra kerja, pemerintah daerah dan stakeholder, serta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi menyongsong periode Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RRI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Korlantas Polri dalam pembahasan mengenai kesiapan infrastruktur dan transportasi terkait libur Natal 2020 & Tahun Baru 2021 ditengah Pandemi Covid-19, dalam siaran pers, yang diambil Kamis (26/11/2020).
Hidrometereologi sedndiri adalah bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, longsor, hingga puting beliung.
Dwikorita Karnawati menyatakan, BMKG telah menyiagakan sejumlah posko untuk mendukung pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nanti.
“Posko BMKG di tingkat nasional bergabung dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian ada juga posko gabungan di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, serta di tingkat provinsi juga ada posko gabungan di 13 pelabuhan dan 96 bandara yang operasionalnya 24 jam,” sebut Dwikorita.
Dwikorita menambahkan, puncak La Nina akan bersamaan dengan puncak musim hujan di bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Fenomena La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan antara 20-40% dari normalnya.
Untuk itu BMKG melalui Balai Besar MKG dan UPT di daerah melakukan sosialisasi secara gencar dan masif untuk mengantisipasi dampak La Nina tahun 2020/2021.
“Prakiraan curah hujan khusus NATARU ini, bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 curah hujan akan mencapai lebih dari 300mm/bulan, bahkan sampai bulan Maret masih akan ada di musim hujan. Jadi kesimpulannya adalah periode NATARU 2020/2021 ini akan ada di musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Oleh karena itu kami himbau untuk selalu waspada, terutama di wilayah-wilayah yang memang merupakan titik rawan bencana seperti banjir dan longsor,” imbuhnya.
BMKG juga merekomendasikan untuk seluruh mitra K/L, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk mengintegrasikan sistem data dan informasi demi menunjang keselamatan transportasi masyarakat selama Nataru 2020/2021, termasuk Sistem Peringatan Dini Cuaca, Iklim, Gempabumi-Tsunami secara masif. Selain itu, juga perlu dirumuskan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas peringatan dini cuaca/iklim ekstrem sesuai SOP masing-masing instansi pendukung dalam rangka Nataru 2020/2021.
Dalam pertemuan ini, Komisi V DPR RI menyebutkan diperlukan upaya khusus untuk menjamin kelancaran dan keamanan para penumpang dan petugas dilapangan pada periode Nataru 2020/2021 ini, mengingat situasi saat ini masih berada di tengah pandemi Covid-19. Secara khusus, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan Basarnas untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca yang disebabkan oleh La Nina, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana sedini mungkin. she