SEMARANG (Jatengdaily.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid mendorong pemerintah untuk terus melakukan validasi data jaring pengaman sosial masyarakat terdampak Covid-19. “Harus dilakukan perencanaan dan pendataan yang lebih detail lagi. Jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang kelewatan,” katanya, Kamis (16/4).
Menurutnya, masyarakat terdampak di antaranya adalah mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas berhenti, seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, para guru ngaji, buruh harian, hingga pekerja seni/hiburan.
“Yang pasti adalah bagaimana anggaran yang ada selain untuk kebutuhan penanganan kedaruratan Covid-19, juga harus diperuntukkan untuk jaring pengaman kepada masyarakat terdampak serta kebutuhan lainnya yang benar benar diperlukan pada kondisi saat ini,” sebutnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus lakukan komunikasi termasuk didalamnya bagaimana pola penganggaran. “Agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan tepat guna,” katanya.
Sejauh ini, jelas dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.
Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.
“Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan. Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol,” jelasnya.
Dia menjelaskan, langkah itu perlu dilakukan katena semua belum tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. ”Jadi mari kita saling bahu membahu memutus rantai virus ini agar tidak semakin berkembang dan akhirnya melumpuhkan seluruh aktivitas kita,” katanya. st