Seminar nasional yang digelar MIL UNDIP. Foto: she

SEMARANG (Jatengdaily.com)–Pemerintah saat ini tengah getol-getolnya membangun kawasan Industri. Saat ini ada sedikitnya  27 kawasan idustri yang ditargetkan sedang dibangun. Dengan diberlakukannya UU No 11 tahun 2020 tentang  Cipta Kerja, tak terlepas dari keinginan pemerintah untuk menggenjot investasi.

‘’Namun, apakah kasawan industri yang dicanangkan, akan menajdi eco industriy park ?,’’ kata Guru Besar Manajemen Ilmu Lingkungan UNDIP dan Wakil Ketua Dewan Riset Nasional Prof Sudharto P Hadi MES, dalam seminar nasional secara daring bertajuk, Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat, dan Pola Standarisasi, ang digelar pada Rabu (2/12/2020).

Seminar nasional ini, hasil gawe Sekolah Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan (MIL) UNDIP Semarang. Acara dibuka oleh Ketua Program Studi MIL UNDIP, Dr Eng Maryono ST MT.

Dalam paparannya, Prof Dharto sapaan akrab pendiri program Magister Ilmu Lingkungan (MIL) UNDIP ini mengusung tema Tantangan Pembangunan Hijau di Era Investasi.

Lebih lanjut mantan rektor UNDIP ini mengatakan, konsep pembangunan hijau, pada dasarnya industri bisa  bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dalam rangka mengurangi dampak dan menggunakan sumber daya alamnya secara baik dan efisein. ‘’Jadi, pada hakeknya mampu  mensinergikan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial,’’ jelasnya.

Di satu sisi, menurutnya, dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pemerintah memandang proses perijinan selama ini panjang dan kompleks, sehingga  menghambat pertumbuhan ekonomi.

Maka UU Cipta Kerja dalam pasal 13 dan 14 memberi kemudahan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja agar mudah berkembang dengan melalui penyederhanaan perizinan, termasuk dalam pendirian kawasan industri. Termasuk terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana usaha dan atau kegiatan yang telah sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dari pelaku usaha untuk mengajukan izin berusaha.

‘’Namun, saya melihat dengan kemudahan perizinan,   ada juga sisi yang mengkhawatirkan,  hal itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Apalagi saat ini dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki RDTR baru 56.  Juga bicara perizinan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka seharunya  memasukkan partisipasi masyarakat, masyarakat mendapatkan ruang sejak tahapan awal penyusunan kerangka acuan AMDAL suatu kawasan industri,’’ jelasnya.

‘’Nah, UU Cipta kerja juga mempunyai implementasi, yakni berpotensinya kondisi makin menurunnya kualitas AMDAL. Juga tidak mampu meng address isu sosial dan lingkungan. Padahal di agenda  pembangunan berkelanjutan, disebutkan misi dari AMDAL adalah mulia, yakni sebagai rencana strategis pembangunan berkelanjutan,’’ jelasnya.

Menurut Prof Darto,  investasi hijau bukan sekedar menjadi tuan rumah relokasi industri dari berbagai negara lain, namun perlu blue print pembangunan industri berkelanjutan, tipe industri yang dibangun berkonsep ekologis, dan berbasis ekonomi lokal, juga bisa memberi nilai tambah bagi kemakmuran warga di sekitar kawasan industri.

Pembicara lain, Prof Dr Ir Purwanto DEA,  Ketua Pusat Riset Teknologi Hijau Sekolah Pasca Sarjana UNDIP menghadirkan tema Perangkat Pembangunan Hijau. Menurutnya konsep perangkat ekologi industri adalah didesain ramah lingkungan, caranya adalah bisa memadukan aspek lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Dalam industri hijau, harus menerapkan  instrumen dan perangkat pembangunan berkelanjutan yang ditinjau dari aspek lingkungan. Juga menghijaukan pembangunan, mempertimbangkan dan mengimplementasikan perangkat yang digunakan.  

Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan jumlah bahan untuk pembuatan setiap barang dan keperluan jasa, mengurangi energi dalam proses produksi, mengurangi tersebarnya bahan beracun, memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dapat diperbarui, memperpanjang umur produk dengan melakukan kajian daur hidup produk dan meningkatkan intensitas pemakaian produk dan pelayanan jasa. 

Hadir juga sejumlah narasumber lain, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dr Ir Mamun Murod MM MH dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto. She 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here