SEMARANG (Jatengdaily.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mengatakan komisinya menerima banyak keluhan terkait penggunaan infrastruktur dari beberapa pengurus cabang olahraga, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) secara langsung di Gedung Nusantara dan virtual pada Kamis (26/11/2020) siang.
Menurut Yoyok Sukawi, beberapa cabang seperti PODSI, PSSI, PASI, dan PBSI mengeluhkan mahalnya biaya sewa penggunaan aset infrastruktur milik pemerintah,seperti komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Hal ini cukup ironis mengingat organisasi tersebut membawahi beberapa atlet yang kerap mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional.
Dengan kondisi tersebut, Yoyok Sukawi ingin ke depannya pengelolaan aset bisa diserahkan ke cabang olahraga itu sendiri atau pun pihak pengelola lainnya supaya biaya sewa menjadi tidak mahal.
Pasalnya selama ini pemerintah kerap beralasan bahwa mahalnya biaya sewa infrastruktur akibat perawatan yang dianggap cukup mahal.
“Hari ini Komisi X menggelar RDP dengan beberapa cabor. Mereka mengeluh terkait mahalnya biaya sewa infrastruktur olahraga seperti stadion atau infrastruktur lainnya yang dimiliki pemerintah atau BUMN. Hal ini dapat menghambat mereka melaksanakan kegiatan. Kadang aset-aset tersebut juga banyak yang rusak. Ini terjadi di Jakarta dan daerah,” tambah Yoyok Sukawi.
“Situasi seperti ini sudah seharusnya tidak ada lagi. Maka dari itu, saya pernah menyampaikan bahwa di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang baru harus ada aturan terkait pengelolaan aset olahraga ke cabang olahraga supaya memudahkan mereka,” imbuh CEO PSIS ini.
Apabila itu dilaksanakan, Yoyok Sukawi juga optimis prestasi dari cabang olahraga akan meningkat mengingat organisasi cabang olahraga lebih mudah dan leluasa melaksanakan kegiatan seperti latihan atau menggelar kompetisi.
“Kalau pengelolaan sudah diserahkan ke cabor, kami makin optimis prestasi akan menginguti karena cabor-cabor tersebut akan mudah melaksanakan kegiatan seperti latihan rutin atau menggelar kompetisi tanpa bayang-bayang mahalnya biaya sewa,” urai Yoyok Sukawi.
“Selain itu cabor lebih tahu cara merawat infrastrukturnya sesuai standar yang ada dan akan membebaskan Pemerintah dari beban perawatan yang tinggi bahkan pemerintah akan mendapatkan pendapatan lebih stabil,” pungkasnya. zia-yds