Ketua FRI periode 2019, Prof Yos Johan Utama SH MH pada Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020. Foto: Setneg

JAKARTA (Jatengdaily.com)- Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah membantu proses pembelajaran jarak jauh (daring) di tingkat perguruan tinggi (PT), dengan menanggung biaya internet bagi mahasiswa dan dosen. Hal itu disampaikan Ketua FRI periode 2019, Prof Yos Johan Utama SH MH – itu di hadapan Presiden Joko Widodo, para menteri, anggota DPR serta para pimpinan perguruan tinggi pada Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 yang mengangkat tema “Optimalisasi Gerakan Merdeka Belajar untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 demi Terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju”, Sabtu (4/7/2020), dalam konferensi virtual.

“Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan internet bagi mahasiswa dan dosen,” ujar Yos Johan.

Prof Yos yang merupakan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan.

Terlebih kuliah daring masih akan berlangsung selama satu semester ke depan. “Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah,” ujar dia.

Prof Yos menyebutkan hal itu merupakan salah satu rekomendasi dari Forum Rektor Indonesia. “Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dan dosen sebagai bentuk tanggung jawab negara bagi pendidikan,” kata dalam acara yang dilakukan secara virtual dan disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden RI.

Menurut Yos, merekomendasikan agar pemerintah membebaskan biaya internet dosen dan mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 adalah hal wajar. “Peran pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan, memiliki kemampuan dan memiliki visi diperlukan untuk membantu perguruan tinggi yang mengalami kesulitan beradaptasi. Pemerintah seharusnya bukan sekadar mengatur dan menetapkan target, tapi juga membiayai kebijakan itu,” katanya.

Mengenai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah, di antaranya memberikan bantuan uang kuliah kepada 419 ribu mahasiswa semester 3, 5 dan 7 yang terkena pandemi Covid-19, juga bantuan pemerintah kepada  200 ribu mahasiswa baru melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta bantuan kepada 267 ribu mahasiswa on going melalui Bidik Misi, ADK dan lainnya, Forum Rektor Indonesia menyampaikan apresiasinya. Yos Johan menyebutkan, untuk semester gasal tahun ajaran 2020/2021 nilai total bantuan mencapai Rp 4,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, begitu diberi kesempatan langsung merespons permintaan itu. Nadiem mengatakan, saat ini Kemendikbud sudah berupaya bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar paket internet untuk belajar terjangkau.

“Kami sudah kerja sama dengan untuk berbagai macam platform pembelajaran untuk mendapatkan diskon, harga lebih murah dan itu sudah jalan,” ujar sosok yang lebih suka disapa sebagai Mas Menteri ini.

Nadiem menuturkan,kepada perguruan tinggi negeri sudah diinstruksikan untuk memberi bantuan ke mahasiswa dan dosen. Sementara utuk perguruan tinggi swasta (PTS), Kemendikbud juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk bantuan biaya pendidikan. Bantuan kepada PTS di masa pandemi ini dilakukan karena PTS juga mengalami kesulitan keuangan seperti berbagai sektor lainnya. “Ini pertama kalinya untuk swasta,” tutur dia.

Bantuan sebesar Rp 1 triliun untuk PTS, tegas Nadiem, juga diperuntukkan untuk  membantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan perkuliahan pada masa pandemi Ccvid-19. “Jadi yang Rp 1 triliun ini adalah bantuan untuk memastikan mahasiswa yang riskan untuk tidak bisa membayar UKT dan lainnya masih bisa melanjutkan dan lulus dari angkatan mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk yang secara tidak langsung membantu kemampuan mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Pada Konferensi Forum Rektor Indonesia sekaligus Konvensi Kampus XVI dan Temu Tahunan XII ini, dalam format acara virtual, setelah pengarahan dari Presiden Joko Widodo, dilanjutkan dengan presentasi dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy MAP, Menko Polhukam Prof Dr Moh Mahfud MD SH, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, PhD, serta Mendikbud Nadiem Makarim BA, MBA.

Konferensi juga diisi dengan penyerahan estafet kepemimpinan FRI dari Prof Dr Yos Johan Utama selaku Ketua FRI 2019 kepada Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria SP MSi selaku Ketua FRI 2020. Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu selaku Ketua Dewan Pertimbangan FRI 2019 pada kesempatan itu juga mengumumkan Ketua FRI 2021 terpilih adalah Rektor UGM Yogyakarta, Prof Ir Panut Mulyono MEng, Deng. She

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here