Oleh: Diana Dwi Susanti, S.ST
Aparatur Sipil Negara – Provinsi Jawa Tengah
DATA is new currency. Data lebih berharga dari hasil tambang mana pun.Ini selalu digaungkan oleh Presiden RI mengenai data. Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah keterangan yang benar dan nyata. Data juga dapat didefinisikan sebagai sebuah karakteristik atau informasi berupa angka, gambar, atau simbol yang dapat menggambarkan suatu hal. Karena data adalah informasi, siapa menguasai informasi maka dialah yang menguasai dunia.
Data sangat terkait erat dengan kehidupan manusia. Data biasanya digunakan sebagai navigator untuk keperluan pembangunan.
Menakar pembangunan suatu negara, harus menggunakan formula yang tepat. Tidak gampang membangun Indonesia, apalagi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Dampak dari jumlah penduduk yang besar tersebut antara lain, masalah ketersediaan bahan pangan, sarana perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan hiburan, angka pengangguran dan angka kriminalitas sebagai akibat semua di atas. Belum lagi dari sisi penyebaran penduduk yang tidak merata dan komposisi penduduk yang tidak seimbang.
Menurut The Word Bank, negara Indonesia dikategorikan negara berkembang. Negara berkembang mempunyai masalah lebih banyak dibandingkan negara-negara maju. Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia yang masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun (developing country), dengan berbagai permasalahan mullti dimensi (ekonomi, sosial, politik), menuntut campur tangan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong perubahan sosial secara mendasar.
Pemerintah memerlukan pijakan arah untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkeadilan. Berdasarkan angka-angka, kebijakan pembangunan bisa terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Angka-angka tersebut berupa data. Data penduduk, data ekonomi, data pertanian merupakan dasar informasi yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan.
Data sektoral yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibutuhkan untuk kebijakan mikro pemerintah daerah.
Perencanaan yang diatur oleh pemerintah harus benar-benar efektif agar pembangunan tidak salah sasaran. Hasil dari pembangunan harus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Oleh karena itu, data dibutuhkan sebagai sebuah instrument yang akurat, agar perencanaan pembangunan tidak salah sasaran.
Dasar hukum penggunaan data untuk perencanaan pembangunan terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berbunyi “ Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.
Data Berkualitas
Data bukanlah milik lembaga penghasil data saja, atau milik OPD atau stakeholder pengguna data. Data adalah milik kita semua. Karena data bisa menentukan nasib bangsa, nasib penduduknya dan nasib masa depan keberlangsungan suatu negara.
Masyarakat sadar data menjadi cerminan keberhasilan pembangunan. Tanpa data, pembangunan rapuh karena tidak dipondasi oleh inforamsi yang tepat. Pembangunan menjadi sia-sia karena tidak tepat sasaran.
Proses dalam menghasilkan data dibagi kedalam beberapa kegiatan statistik yaitu, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi, serta diseminasi.
Metode pengumpulan data yang biasa dilakukan adalah survei, sensus dan pencatatan administrasi. Agar perencanaan pembangunan tidak salah arah, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan kaidah statistika yang benar. Pengumpulan data yang mengikuti kaidah statistika, akan menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya.
Tidak kalah penting yang mempengaruhi kualitas dan keakuratan data adalah informasi dari masyarakat dengan kondisi sebenarnya. Data yang digunakan untuk keperluan pembangunan sesungguhnya berasal dari masyarakat. Masyarakat harus memberikan informasi yang benar, agar data yang dikumpulkan merupakan fakta keadaan sebenarnya di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya data dalam pembangunan, harus terus dilakukan guna menciptakan generasi cinta dengan data.
Selain itu data yang berkualitas dan akurat, haruslah ditunjang dengan penafsiran yang benar oleh para pengguna data.Interprestasi terhadap data harus sesuai, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
Terintegrasi
Data yang berkualitas sesuai dengan kaidah statistik, masyarakat yang peduli dengan data harus ditunjang dengan satu data yang terintegrasi. Karena perencanaan pembangunan harus terintegrasi guna output yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu sinergi penghasil data perlu ditingkatkan.
Kesadaran dan partisipasi aktif semua elemen baik lembaga pemerintahan maupun masyarakat dalam hal penyediaan data menjadi hal yang penting. Dengan data yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah.
Setelah data yang berkualitas terbangun pada masing-masing lembaga, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data secara terintegrasi. Sistem yang menampilkan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan, evlauasi dan laporan kinerja pembangunan. Peranan teknologi informasi sangat diperlukan pada tahap ini.
Jika sudah terintegrasi dalam satu teknologi informasi, data dapat diakses dengan muda, murah cepat dan berkualitas. Satu data mampu mengakomodir data statistik, tidak ada duplikasi, menghindari conflict of interest dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Selamat Hari Statistik. Data Berkualitas Untuk Indonesia Maju. Jatengdaily.com–st