SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pembelajaran tatap muka menuai hasil negatif setelah muncul sejumlah klaster baru penyebaran Covid 19 di sekolah. Dengan adanya kejadian itu, pemerintah diminta menghentikan pembelajaran tatap muka di semua zona dan di semua sekolah kemudian memperkuat pembelajaran daring.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan munculnya klaster baru Covid 19 di sekolah sesuai prediksi dan pihaknya telah mengingatkan. Alasannya, banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan. Kebiasaan masyarakat itu diikuti anak-anak atau siswa.
‘’Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid 19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,’’ kata Yudi, Kamis (13/8/2020).
Sejumlah klaster baru penyebaran Covid di sekolah muncul di tanah air, seperti di Tulungagung (Jatim), Kalbar, Sumedang (Jabar) dan di Jateng ada di Kabupaten Tegal dan Pati. Di Pati, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan test swab. Di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif Covid-19 dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng ini mengatakan jika pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan, meski di zona hijau, tetap membahayakan kesehatan anak. Bahkan, lanjutnya, dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah abai maka zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid 19.
Menurutnya, pembelajaran daring memang tak ideal dan tak seefektif saat tatap muka. Namun melihat kondisi pandemi seperti ini hal itu menjadi solusi terbaik. “Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” kata Yudi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Sebelumnya ia telah mengusulkan masing-masing siswa memperoleh gadget dan gratis kuota internet. Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan anggaran. “Artinya, mencukupi.
Misalnya, jika sebelumnya seragam sekolah ditanggung pemerintah maka saat ini bisa saja dialihkan dulu untuk sarpras tadi (gadget). Program-program lain yang dirasa bisa dialihkan, seperti boardingschool dan pengadaan komputer bisa dialihkan dulu,” katanya.
Sementara itu untuk kuota internet, juga diberikan pemerintah. Agar penggunaanya tepat sasaran maka gadget tersebut sudah diseting hanya untuk digunakan dalam pembelajaran. ”Jadi, gadget diharapkan tak bisa digunakan untuk game online. Browsing pun hanya dibatasi web tertentu saja,” katanya. st