Mutu Pendidikan untuk Membangun Generasi Entrepreneur

Oleh Diana Dwi Susanti, SST

dianadwisusanti@gmail.com

BEBERAPA persoalan pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi, mulai dari permasalahan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan. Capaian pembangunan Indonesia dari dimensi pendidikan dalam ukuran kacamata global masih menunjukkan ketertinggalan. Rata-rata lama sekolah di Indonesia 8,34 tahun, sedangkan Jerman yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di dunia mencapai 14 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) walaupun masuk kategori “tinggi” namun dalam peringkat global, angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-111 dari 189 negara di tahun 2019.

Sementara itu, Skor Programme for Internasional School Assesment (PISA), yang merupakan program penilaian tingkat dunia untuk menguji performa akademis para calon generasi muda yang berusia 15 tahun melalui kemampuan sains, membaca dan matematika, menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 78 negara yang dievaluasi (pisaindoneisa.wordpres.com). Kemampuan baca anak didik Indonesia hanya 371 dibawah rata-rata kemampuan baca seluruh negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mempunyai rata-rata kemampuan baca 487.

Capaian global tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca yang diukur melalui angka melek huruf tidaklah cukup. Angka melek huruf yang menunjukkan angka hampir seratus persen belum mampu mewakili ukuran kemampuan membaca masyarakat terutama pemuda Indonesia di kancah internasional. Karena kemampuan baca yang diujikan adalah mengungkapkan kembali informasi, mengembangkan interpretasi dan mengintegrasikan, merefleksikan dan mengevaluasi teks. Ini juga menunjukkan tingkat literasi pemuda Indonesia masih rendah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 tahun sebesar 71,99 yang artinya masih ada 28 persen penduduk usia 16 – 18 tidak sekolah pada jenjang pendidikan SMU. Bahkan APS penduduk usia 19 – 24 tahun hanya sebesar 24,40 tahun. Gambaran generasi pemuda Indonesia pada masa kini pun, 75,60 persen tidak menikmati bangku perguruan tinggi (BPS,2019). Secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama (BPS,2019). Keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah masih menjadi faktor penyumbang bagi rendahnya daya saing bangsa.

Di sisi lain, kemajuan teknologi menuntut manusia untuk secara cepat beradaptasi mengikuti perubahan zaman. Secara implisit juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini diperlukan mutu pendidikan yang mampu mencetak generasi muda agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab masih besarnya angka jumlah pengangguran terdidik di Indonesia.

Pengangguran terdidik paling tinggi adalah tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK), sebesar 8,63 persen. Pengangguran terdidik juga terjadi di kalangan tamatan diploma I, II dan III yang mencapai 6,89 persen dan SMA 6,78 persen. Yang memegang ijazah universitas, minimal S-1, ada 6,24 persen pengangguran terbuka (BPS,2019). Pengangguran dengan pendidikan lebih tinggi dari SD dan SMP masih mendominasi angka pengangguran di Indonesia.

Kondisi ini cukup memprihatinkan. Artinya, link and match antara pendidikan formal dan lapangan usaha tidak sejalan. Justru yang tergambar adalah kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang dipenuhi oleh lulusan SD sebesar 40,51 persen dan SMP sebesar 17,75 persen (BPS,2019). Oleh karena itu, bisa dimengerti apabila laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5 persen dalam lima tahun terakhir. Penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah.

Mutu Pendidikan

Pembangunan tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Untuk mencetak generasi muda yang handal diperlukan mutu pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Sejumlah langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan selain dipengaruhi oleh kurikulum juga diukur dari kompetensi tenaga pengajar. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dikembangkan empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Sekalipun secara formal telah memiliki sertifikat pendidik, banyak guru yang komptensi pedagogik dan profesionalnya tidak memadai. Hasil uji kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai 53,02. Angka tersebut belum mencapai angka standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0 (Itjen Kemendikbud).

Masih banyak dijumpai guru menggunakan paradigma lama yaitu belajar dengan cara top-down, maka potensi siswa tidak bisa tergali dengan benar. Ini tentu kurang bisa mengembangkan bakat dan kemampuan anak didik dalam menggali potensinya. Apalagi jika masih menggunakan ukuran penilaian hasil dalam mengevaluasi siswa.

Generasi sekarang ini harus mampu berkreasi inovatif dalam persaingan di pasar bebas internasional daripada hanya kemampuan akademis di atas kertas. Untuk itu, siswa hendaknya dikembangkan untuk berani berpendapat dan mangaktualitasasikan diri. Sehingga kelak besar berani untuk berinovasi, berani untuk berusaha.

Indonesia masih kekurangan entrepreneur. Jumlah entrepreneur di Indonesia masih rendah. Angkanya masih 3,1 persen. Padahal di negara maju, standardnya memiliki penduduk entrepreneur di atas 14 persen. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha juga masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang sudah mencapai angka diatas 4 persen. Realita di Indonesia pemuda yang lulus dari dari pendidikan tinggi berbondong-bondong melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan. Tidak jarang mereka mengorbankan keahliannya karena lapangan kerja yang tidak sesuai. Inilah yang menyebabkan pengangguran terdidik di Indonesia masih cukup tinggi.

Untuk itu, mutu pendidikan diharapkan dapat membuka wawasan generasi muda untuk lebih berani berkiprah di dunia kerja sebagai pengendali dengan menjadi entrepreneur muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini sekaligus menjawab tingginya pengangguran terdidik di Indonesia disebabkan pemuda kurang berani kreatif dan berinovasi. Perlu kerja keras dalam membenahi mutu pendidikan Indonesia untuk bisa melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda yang mampu bersaing di pasar internasional.

*Diana Dwi Susanti SST, Statistisi di BPS Provinsi Jawa Tengah. Jatengdaily.com–st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here