SEMARANG (Jatengdaily.com) – Memasuki masa tanam, keberadaan kartu tani diminta tidak menjadi penghambat para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab jika petani harus membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal, bisa memicu kegamangan mereka untuk menanam berbagai produk pertanian.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mengatakan, saat ini tidak semua petani memiliki kartu tani. “Padahal mereka juga sangat membutuhkan dan layak masuk kategori untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya, Rabu (30/9).
Syarif juga mengingatkan, banyak petani di provinsi ini berusia lanjut. Satu sisi mereka juga membutuhkan pupuk bersubsidi. Karenanya harus ada perhatian dari pemerintah.
“Bagi yang sudah punya kartu tani, petani-petani yang usianya sudah lanjut ini juga kesulitan mengakses sistemnya. Bagi mereka, prosedurnya cukup ribet,” jelasnya.
Atas dasar itu, Syarif juga meminta, data penerima kartu tani di Jawa Tengah perlu dibuka untuk umum. Langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari kartu tani tersebut, yakni untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng ini mengatakan, selama ini data penerima kartu tersebut tertutup. Sehingga siapa yang menerima tidak bisa dipastikan.
“Apakah yang menerima, merupakan petani yang sangat mampu, atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsidi, tidak bisa dikontrol. Karenanya, data perlu dibuka,” sebutnya.
Legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini juga menyoroti hasil panen tembakau di beberapa daerah di provinsi ini. Dia melihat hasil panen tidak terserap maksimal. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi kenaikan cukai dari pemerintah, sehingga pengusaha masih gamang untuk membeli hasil panen dalam jumlah besar. Ditambah lagi muncul situasi pandemi Covid-19.
“Karenanya perlu subsidi output, demi mendorong pengusaha membeli hasil panen petani tembakau. Sehingga hasil panen terserap maksimal. Selain itu petani tetap semangat menanam tembakau pada musim tanam berikutnya,” bebernya.
Dia pun juga mengajak, agar para petani berani bersuara memperjuangkan hak-haknya. Dengan bersuara, maka berbagai masalah yang muncul bisa diketahui.
“Tentu untuk selanjutnya pemerintah mengambil tindakan nyata. Yang pasti petani harus mendapat perhatian, karena masyoritas masyarakat di Jawa Tengah ini bekerja sebagai petani. Selain itu, hasil tanam mereka juga dinanti masyarakat secara umum,” tandasnya. st