SEMARANG (Jatengdaily.com)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng memperketat pengawasan Pilkada di 21 kabupaten kota. Sebab, aparatur sipil negara (ASN) rawan dipolitisasi oleh kepentingan calon petahana.
“Jadi sudah ada temuan awal terkait temuan netralitas ASN, sebab ini hampir semua calon petahana maju. Ini masih didalami,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Sholihatun, Kamis (30/1/2020).
Berdasarkan data Bawaslu, sebanyak 10 pasangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota petahana yang bisa maju dalam pilkada yakni, Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Pekalongan, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Sragen, Kota Semarang, dan Kota Pekalonganga.
Sedangkan 10 kabupaten hanya petahana bupati saja yang bisa maju pilkada yakni Kebupaten Grobogan, Purbalingga, Klaten, dan Wonosobo.
Tujuh kabupaten/kota hanya petahana wakil bupati/wakil wali kota saja yang bisa maju pilkada yakni Blora, Semarang, Sukoharjo, Boyolali, Pemalang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang.
Anik, menyatakan sudah ada indikasi awal adanya ASN di beberapa daerah kecenderungan tidak netral.
“Ada informasi awal temuan bawaslu terkait netralitas ASN. Saat ini sedang didalami Bawaslu di daerah,” ujarnya.
Guna pengawasan pelaksanaan pilkada, lanjutnya, telah terbentuk sebanyak 1.029 anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) di 343 kecamatan.
“Kami saat ini lebih pada pencegahan dulu agar ASN netral dalam pilkada mendatang,” jelasnya.
Menurutnya dalam pengawasan Bawaslu dibagi dalam non tahapan dan tahapan pilkada. Non tahapan antara lain netralitas ASN, uang mahar pasangan bakal calon kepala daerah.
Untuk tahapan yakni daftar pemilih tetap (DPT), masa kampanye, dan pungut hitung rekap saat pelaksanaan pilkada.
“Anggota panwascam dan 21 Bawaslu kabupaten/kota sekarang telah bekerja melakukan pengawasan,” tutup Anik Sholihatun. adri-she