Bahas RAPBD 2022, DPRD Demak Soroti Program Atasi Kemiskinan

Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Demak saat menyampaikan pandangan umum pembahasan Raperda RAPBD 2022. Foto: rie

DEMAK (Jatengdaily.com) – DPRD Kabupaten Demak menyoroti sejumlah persoalan di Kabupaten Demak, saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Demak 2022.

Di antaranya adalah persoalan kemiskinan yang meningkat pada angka 12,2 persen seiring mewabahnya COVID-19, selisih dana transfer dari pusat sebesar Rp 205,741 miliar, dan menurunnya Dana Insentif Daerah (DID). Di samping peningkatan belanja pegawai, kinerja BUMD berikut penyertaan modal, hingga penanganan COVID-19.

Seperti disampaikan Ketua FPDIP H Busro, salah satu dampak pandemi corona adalah meningkatnya kemiskinan di samping terpuruknya perekonomian juga melemahnya kesehatan masyarakat.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Demak yang pernah pada posisi 11,86 persen pada 2019 menanjak tajam menjadi 12,2 pada 2021 persen karena banyaknya warga kehilangan pekerjaan dampak pembatasan kegiatan (PPKM) demi mencegah penyebaran COVID-19,” ujarnya, Rabu (27/10/2021).

Sehingga kepada bupati sebagi kepala daerah dipertanyakan program-program yang orientasinya untuk mengatasi kemiskinan. Seperti disampaikan pula oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Hermin Widyawati.

Begitu pun mengenai selisih dana transfer yang tercantum pada RAPBD 2022 dengan informasi resmi dari Kementerian Keuangan hingga sebesar Rp 205,741 miliar. Selain Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanat Demokrasi juga mempertanyakannya, sehingga dibutuhkan penjelasan untuk keperluan penyesuaian anggaran.

Sedangkan terkait alokasi DID, FPDIP dan Fraksi Partai Nasdem kompak meminta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) penyebab menurunnya kucuran anggaran dari pusat itu hingga menjadi Rp 50,2 miliar. Di samping meminta penjelasan upaya peningkatan penerimaan DID untuk tahun anggaran berikutnya.

Sementara adanya peningkatan alokasi belanja pegawai, menjadi perhatian Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Amanat Demokrasi. Termasuk kaitannya penambahan CPNS sebanyak 150 personel dan PPPK sejumlah 1.979 orang, sehingga terdapat acres gaji dan tunjangan penghasilan ASN. rie-yds