DPRD Perlu Kunjungan ke Dapil Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman membuka rapat paripuna secara virtual, Selasa (31/8/2021). Agenda utama yang dibahas yakni laporan reses DPRD.Foto:humas

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pada penghujung bulan Agustus 2021, DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda utama laporan hasil reses DPRD Jateng. Rapat paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman secara virtual, Selasa (31/8/2021).

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP menyerahkan berkas laporan hasil reses kepada pimpinan rapat paripurna. Foto:humas

“Dalam rapat ini dihadiri pula secara virtual sebanyak 52 orang dari total 119 Anggota DPRD,” kata Politikus PKB itu didampingi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Ferry Wawan Cahyono.

Kemudian, Sukirman mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyerahkan laporan resesnya. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

“Kami mohon saudara sekda untuk mencermati hasil reses tersebut, yang penting bagi masyarakat dan bisa direalisasikan,” katanya kepada Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo, yang hadir mewakili Gubernur Ganjar Pranowo.

Sedangkan agenda kedua yakni penutupan tahun sidang 2020-2021, dipimpin Ferry Wawan Cahyono untuk membacakan sambutan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto mengenai laporan kinerja DPRD. Dalam. laporan itu menyebutkan mengenai sejumlah kinerja alat kelengkapan dewan selama tahun 2020 hingga 2021.

“Selama tahun sidang itu, diakui kinerja alat kelengkapan dewan sempat terhambat akibat adanya pandemi. Meski demikian, dalam kinerjanya tetap sesuai dengan tupoksi,” kata Ferry.

Setelah pembacaan laporan penutupan tahun sidang 2020-2021, dilanjutkan dengan laporan pembukaan tahun sidang 2021-2022. Dalam laporan yang dibacakan Sukirman itu, disebutkan DPRD berharap dapat segera menyelesaikan semua kegiatan yang tertunda akibat pandemi.

“Dalam fungsi pembentukan perda, ada 26 raperda yang perlu segera selesai hingga 2022. Dari 26 raperda itu, 4 raperda dalam bahasan pansus mencapai 80 persen, 6 raperda dalam draft akademik, 3 raperda belum disampaikan oleh Gubernur, dan satu raperda dari gubernur yang terjadwal, ” katanya.

Dalam fungsi anggaran, perlu segera dilakukan pembahasan KUA-PPAS. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, DPRD sudah membentuk Pansus Penanggulangan Covid-19 dan perlunya kegiatan kunjungan ke dapil untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. st