SEMARANG (Jatengdaily.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan-pesan penting kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di antaranya terkait penanganan COVID-19.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021). Jokowi ke Jateng untuk melihat vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, meninjau Bandara JB Soedirman Purbalingga serta melihat progres pembangunan jalan tol Semarang-Demak.
Menurut Ganjar, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Apalagi zona merah saat ini telah bertambah menjadi 11 daerah dari sebelumnya delapan daerah.
“Ketika saya paparkan (zona merah) mulai dari tiga, naik delapan, sekarang 11, beliau mewanti-wanti betul. Diperingatkan betul seluruh kepala daerah, memperhatikan seluruh kondisi yang ada di wilayah masing-masing,”kata Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (2021/11/6) Malam.
Kepala daerah, lanjutnya, harus memiliki sensitivitasnya dalam membuat kebijakan, dengan cara mengetahui rasio-rasio yang harus dihitung setiap hari. Rasio tempat tidur antara lain keterisian tempat tidur atau BOR, angka kematian dan kesembuhan, hingga data epidemiologisnya.
“Maka beliau (Jokowi) sampaikan, untuk PPKM Mikronya dimenej beneran ya sehingga kalau terjadi sesuatu, kunci di situ. Di sisi hilirnya disiapkan nakesnya, rumah sakitnya, dan sebagainya,” ucap Ganjar.
Jika daerah zona merah mengalami kesulitan, kata gubernur, Jokowi mengatakan TNI Polri siap membantu.
“Kalau sulit, pak Presiden sudah perintahkan ada TNI Polri yang nanti akan membantu, dan tadi ada Panglima ada Kapolri. Maka kita diminta untuk berikhtiar pada wilayah masing-masing untuk menjaga,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja hari ini pula, Ganjar menyebut ada satu pesan penting yang disampaikan Jokowi. Yakni, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.
“Pesan beliau sebenarnya satu yang paling penting, ini lho (masker), kalau ini terus masyarakat sadar dipakai, ini sudah membantu cukup banyak,” ujar gubernur.
Oleh karenanya, pemerintah daerah juga diminta untuk tidak hanya tegas membuat kebijakan, tapi sekaligus masif dalam edukasi.
“Jadi tidak hanya kita nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi mengedukasi masyarakat agar mereka sadar (protokol kesehatan),” tegasnya. yds
