Warga saat di lokasi lahan yang dipermasalahkan. Foto: dok

SEMARANG (Jatengdaily.com)– Sejumlah warga RT 05 RW V Perum Bumi Wanamukti Kelurahan Sambiroto, Kota  Semarang melayangkan gugatan class action  kepada Walikota Semarang cq Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Mohamad Irwansyah ST MT. Mereka mempercayakan kepada. pensihat hukum Hermansyah Bakrie & Rekan.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pemanggilan oleh polisi kepada beberapa warga atas aduan dari orang bernama  Henny Dahlia Puspitasari. 

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Sriyanto Saputro menjelaskan, perselisihan yang muncul sebenarnya antara warga dengan pengembang DE Dwipa Wanamukti. Pengembang yang membangun sejumlah unit rumah di belakang perumahan itu semula sudah ada kesepakatan dengan warga untuk menggunakan jalan yang sudah ada untuk lewat material.

Disepakati ada kompesasi Rp 25 juta, dan uang tersebut sampai saat ini masih utuh, Anehnya tiba-tiba justru  menjebol jalan buntu untuk akses jalan ke perumahan baru tersebut tanpa sepengetahuan warga dengan dalih sudah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK).

Karuan saja, warga menurut Sriyanto, marah, sehingga kemudian kerja bakti membuat portal. Tak lama berselang Satpol PP Kota Semarang membongkar portal tersebut diduga karena desakan pengembang. Karena mayoritas warga menolak akses jalan baru tersebut dan selama ini merupakan jalan buntu, maka warga kembali kerjabakti membangun taman gizi.

‘’Ternyata kerja bakti itu berbuah panggilan polisi,’’ kata Sriyanto yang kini menjadi anggota DPRD Jateng itu.

Sebagai warga yang baik, seluruh warga yang dipanggil memenuhi panggilan polisi.

Namun dalam penyelidikan polisi berdalih karena sudah adanya KRK, maka warga melalui penasihat hukum telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Penasihat hukum warga, Dio Hermansyah mengatakan, sangat aneh tiba-tiba muncul KRK di tengah polemik warga dengan pengembang. Gugatan ke pengadilan sudah mendapatkan register nomor 206/Pdt,G/2021/PN/Smg.

‘’Jadi lahan yang jadi sengketa ini sekarang dalam status quo, maka semua proses hukum harus dihentikan sampai berkekuatan hukum tetap. Karena yang menjadi objek aduan ke polisi tersebut saat ini masih dalam proses gugatan di pengadilan,’’ katanya.

Dio juga mendesak Walikota Semarang Hendrar Prihadi untuk turun tangan. Pasalnya diduga ada mafia tanah di perumahan tersebut melibatkan oknum pejabat, karena banyak lahan kosong yang semula merupakan aset PT Araya tiba-tiba sekarang sudah berganti pemilik, termasuk yang sekarang jadi sengketa.

Masih banyak lagi sejumlah lahan yang diduga dikuasai perorangan dan kemudian mengakui memiliki sertifikat.

‘’PT Araya sejak 1987-an membangun Perum Bumi Wanamutki belum menyerahkan ke Pemkot bahkan diduga menghilang, lha kok sekarang beberapa lahan sudah berganti pemilik, pasti diduga ada oknum yang main-main, harus dibongkar,’’ tegasnya. She

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here