Ketimpangan Upah Menurut Gender

Oleh: Santi Widyastuti
ASN BPS Kota Salatiga

TANGGAL 1 Mei merupakan hari spesial bagi semua buruh di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya pada tanggal tersebut diperingati may day atau di Indonesia sering disebut sebagai hari buruh. Sejarah hari buruh tidak terlepas dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1886. Demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa tersebut menuntut jam kerja yang layak yaitu delapan jam per hari setelah sebelumnya buruh diharuskan bekerja selama enam belas jam per hari.

Di Indonesia penetapan hari buruh juga melalui perjalanan yang berliku. Terakhir penetapan hari buruh dilakukan pada era reformasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 1 Mei 2013 sebagai hari buruh sekaligus sebagai hari libur nasional.

Pada era reformasi ketika Indonesia sudah menetapkan hari buruh, jam kerja buruh secara umum sudah dapat dikatakan layak. Pada tahun 2020, secara rata-rata buruh bekerja selama 40 jam. Jika dibagi berdasarkan gender, laki-laki bekerja 41 jam seminggu sedangkan perempuan bekerja selama 36 jam seminggu.

Karena dari sisi jam kerja sudah dapat dikatakan layak, maka sebagian besar tuntutan saat ini mengarah pada kesejahteraan salah satunya upah yang layak. Jika dikulik lebih dalam lagi, permasalahan buruh kaitannya dengan upah tidak hanya tentang upah yang belum layak, tetapi juga ada ketimpangan disana. Menurut data BPS dari hasil Survei Angkatan Kerja (Sakernas) Bulan Agustus, rata-rata upah laki-laki pada tahun 2015 sebesar 2,17 juta sedangkan rata-rata upah perempuan sebesar 1,86 juta.

Artinya upah laki-laki lebih tinggi dibandingkan upah perempuan sebesar 314,6 ribu rupiah. Selisih rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan terus meningkat, hingga tahun 2019 selisih antara upah laki-laki dan perempuan sebesar 712,9 ribu rupiah. Peningkatan selisih rata-rata upah buruh laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi semakin melebar dari tahun ke tahun.

Penelitian mengenai ketimpangan upah menurut gender sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Beberapa penyebab terjadinya ketimpangan upah adalah jam kerja perempuan yang lebih sedikit, pendidikan yang rendah, status perkawinan, jumlah anak, tempat tinggal, dan lain-lain. Meskipun beberapa faktor tersebut barkaitan dengan ketimpangan yang terjadi, akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan ketimpangan upah diantaranya adalah faktor budaya.

Di berbagai negara termasuk Indonesia, perempuan ditempatkan pada posisi kedua dalam ekonomi. Perempuan ditempatkan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan domestik rumah tangga serta pengasuhan anak. Oleh karena itu jika perempuan sudah menikah atau memiliki anak, maka mereka cenderung keluar dari pasar tenaga kerja atau bertahan di pasar tenaga kerja tetapi bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit.

Dampak dari rendahnya peran perempuan dalam ekonomi dapat dilihat dari sumbangan pendapatan perempuan yang cukup rendah. BPS menyebutkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2020 hanya sebesar 37,26 persen. Meskipun angka tersebut sudah mengalami peningkatan setidaknya dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, tetapi nyatanya masih jauh dari setara dengan laki-laki.

Rendahnya pendapatan perempuan tidak terlepas dari belum setaranya peran perempuan sebagai tenaga profesional. Meskipun persentase perempuan sebagai tenaga profesional juga mengalami peningkatan menjadi 48,76 persen tahun 2020, akan tetapi hal tersebut juga mengindiksikan bahwa laki- laki lebih banyak bekerja sebagai tenaga profesional dibandingkan perempuan. Dampaknya tentu saja adalah upah perempuan secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kebijakan afirmasi sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan membuat undang-undang yang memberikan kuota keterlibatan perempuan di parlemen minimal 30 persen. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan ‟Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.‟

Sayangnya kesempatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun terus mengalami peningkatan, tetapi kuota perempuan di parlemen tahun 2020 hanya sebesar 21,09 persen. Peningkatan kuota perempuan di parlemen penting karena perempuanlah yang tau apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya dalam bekerja. Oleh karena itu jika keterlibatan perempuan di parlemen cukup besar maka diharapkan kebijakan mengenai ketenagakerjaan bisa berpihak pada perempuan.

Usaha pemerintah dalam hal kesetaraan gender memang perlu diapresiasi, akan tetapi fakta bahwa ketimpangan masih ada disana sini juga harus disadari. Perlu upaya semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi menurut gender. Salah satu caranya adalah dengan membuat perempuan menjadi berkompetensi. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pendidikan merupakan faktor terbesar yang bisa menjadi pengungkit kompetensi seseorang.

Oleh karena itu kerja keras untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal ekonomi maupun upah bisa dimulai dari memberi dukungan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here