Kinerja APBN Mengatasi Dampak Pandemi di Jawa Tengah

Oleh: Tri Usodo
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi JawaTengah

PANDEMI COVID-19 telah mengakibatkan tekanan ekonomi global yang sangat dirasakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah bekerja keras untuk mengatasi tekanan ekonomi untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

Penanganan dampak pandemi tersebut di antaranya adalah dampak kesehatan termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu instrumen APBN untuk pemulihan ekonomi tersebut adalah dengan melakukan percepatan Belanja Negara dan pelaksanaan program penanganan COVID-19 di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kinerja APBN sangat berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi saat ini. Hal ini dapat dilihat selama Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2021 pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 7,07 % secara tahunan (year on year/yoy).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di periode yang sama masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu tumbuh sebesar 5,66 % (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai di Triwulan II menandakan bahwa strategi yang disusun pemerintah sudah cukup berhasil dalam pemulihan ekonomi nasional.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi pelaksanaan anggaran. Selain itu penyerapan anggaran juga merupakan salah satu variabel dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada kementerian/lembaga. Penyerapan anggaran yang optimal di masa pandemi saat ini sangat strategis dicapai agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Belanja Negara
Realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah sampai dengan akhir Agustus 2021 menunjukkan pertumbuhan yang negatif dibanding periode yang sama tahun 2020. Pada I Account APBN Jawa Tengah data aplikasi On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (OM SPAN) sampai dengan akhir Agustus 2021 realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah mencapai Rp.34,678 triliun atau 58,1% dari total pagu sebesar Rp.59,683 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 realisasi Belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,45%. Realisasi belanja di periode tahun 2020 sebesar Rp.32.502 triliun dari pagu sebesar Rp.55.515 triliun.

Belanja Negara di Jawa Tengah terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mencapai hasil (outcame) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah

Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 tercatat sebesar Rp.23.659 triliun atau sebesar 57.17% dari pagu sebesar Rp.41.386 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5,88% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp.19.770 triliun atau 51,29% dari pagu sebesar Rp.38.543.

Seluruh pos Belanja Pemerintah Pusat tercatat mengalami peningkatan realisasi sampai dengan akhir Agustus 2021. Realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp10.902 triliun atau naik 7,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pos Belanja pegawai mengambil porsi 46% dari total realisasi Belanja Pemerintan Pusat.

Sedangkan untuk pos Belanja Barang realisasinya tercatat sebesar Rp.8.102 triliun atau naik 5.07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada pos Belanja Modal realisasi tercapat sebesar Rp.4.610 triliun, tumbuh sebesar 9,79% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada Belanja Sosial realisasi sebesar Rp.43.914 miliar atau naik sebesar 1,82% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Realisasi TKDD
Sementara itu, realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2021 tercatat sebesar Rp.11,019 triliun atau 60,22% dari pagu sebesar Rp.18.297 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 14,8% bila dibandingkan dengan realisasi TKDD di periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp.12.731 triliun atau 75,02% dari pagu sebesar Rp.16.971 triliun.

Penurunan realisasi TKDD tahun 2021 dapat dilihat pada rincian realisasi masing-masing unsur yaitu Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Desa. Sampai dengan bulan Agustus 2021 realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat sebesar Rp.878,7 miliar atau 20,65% dari pagu sebesar RP.4.254 triliun, mengalami penurunan sebesar 51,79% bila dibandingkan di periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp.2.059 triliun atau 72,44% dari pagu sebesar Rp.2.842 triliun.

Sama dengan DAK Fisik, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tercatat mengalami penurunan sebesar 1,24%. Realisasi DAK Non Fisik pada akhir Agustus 2021 sebesar Rp4.056 triliun atau 68,93 % dari pagu sebesar Rp.5.885 triliun sedangkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp.4.218 triliun atau 70.17% dari pagu sebesar Rp.6.012 triliun.

Seiringan dengan penurunan realisasi Dana Transfer Khusus, realisasi Dana Desa pada akhir Agustus tahun 2021 tercatat sebesar Rp.6.083 triliun atau 74,58% dari pagu sebesar Rp.8.157 triliun. Realisasi tersebut turun sebesar 4,93% bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp.6.453 triliun atau 79.51% dari pagu sebesar Rp.8.166 triliun.

Terkait dengan penurunan realisasi TKDD di tahun 2021, dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan II tahun 2021 yang diterbitkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah, disebutkan bahwa penyaluran yang rendah baik pada DAK Fisik maupun Dana Desa disebabkan adanya tantangan yang dihadapi Pemda dalam pemenuhan dokumen persyaratan salur dan lambatnya proses pelelangan.

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat segera mempercepat penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan APBD antara lain untuk dukungan PEN (belanja dukungan kesehatan earmark 8% DAU/DBH, belanja dukungan pemulihan ekonomi daerah, belanja intensif tenaga kesehatan), DAK Fisik dan Dana Desa. Hal ini diimplementasikan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Percepatan Belanja Negara dilakukan dengan tujuan agar program-program pemulihan ekonomi nasional bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi saat ini.

Untuk itu seluruh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Jawa Tengah harus berkomitmen dan bersinergi untuk melakukan langkah-langkah guna mengakselerasikan percepatan belanja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di sisa waktu Tahun Anggaran 2021. Jatengdaily.com-yds