Menjaga Daya Beli dengan THR

Oleh : Eko Suharto SST MSi
Statistisi pada BPS Provinsi Jawa Tengah

MENDEKATI Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen yang ditunggu. Bagi para pekerja, baik pegawai negeri sipil maupun swasta, THR menjadi tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan menyongsong hari raya. Besaran satu bulan gaji menjadi serasa menjadi “rejeki nomplok” menjelang lebaran.

Di sisi lain, pemerintah memandang pencairan THR merupakan upaya menjaga perputaran roda perekonomian. Kebijakan PPKM dalam upaya mempertahankan derajat kesehatan di masa pandemi COVID-19 berimbas pada perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi cukup dalam.

Bagi pengusaha, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pegawainya. Sayangnya kondisi perekonomian memaksa pengusaha berpikir keras bagaimana membayarkan THR. Terlebih pengusaha yang belum mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha Jawa Tengah 2020 menunjukan 29,2 persen usaha beroperasi dengan pengurangan kapasitas. Artinya ouput perusahaan akan berkurang dari biasanya. Imbasnya untuk pembayaran upah pegawai besar kemungkinan akan terganggu. Hasil survei juga menyebutkan hampir 85,6 persen perusahaan menyatakan total pendapatannya berkurang. Tentunya berpengaruh pada cash flow perusahaan.

Goyahnya keuangan mengakibatkan perusahaan mengatur strategi untuk bertahan. Salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Lebih dari 34 persen perusahaan di Jawa Tengah merumahkan pegawainya. Pengurangan pegawai didominasi oleh perusahaan menengah dan besar.

Rilis data ketenagakerjaan Jawa Tengah menunjukan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2020 TPT Jawa Tengah sebesar 6,48 persen. Angka ini mengalami kenaikan 2,04 persen dibandingkan Agustus 2019 sebesar 4,44. Pengurangan penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan menjadi yang terbesar. Antara Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 terjadi penurunan 1,76 persen penduduk bekerja di sektor ini. Diikuti sektor konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.

Fakta ini menunjukan banyak perusahaan mengalami goncangan pada masa pandemi ini. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Berbagai stimulus dan insentif dikucurkan diberikan kepada perusahaan diantaranya relaksasi pajak berupa pembebasan PPh pasal 21, PPh 22 Impor hingga Pajak UMKM. Selain itu diberikan pula insentif dalam bentuk restrukturisasi.

Sektor Industri
Hasilnya nampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan IV 2020. Meskipun masih mengalami kontraksi, namun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah year on year terkontraksi -5,91 persen pada triwulan II, menjadi -3,79 persen pada triwulan III dan -3,34 persen pada triwulan IV 2020. Bahkan jika memperhatikan pertumbuhannya secara triwulanan, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV sebesar 0,32 persen jikan dibandingkan dengan triwulan III 2020.

Kondisi ini mengindikasikan perbaikan kondisi perusahaan meskipun belum pulih seutuhnya. Mulai stabilnya keuangan,membuat pemerintah membidik perusahaan memberikan THR pada pegawainya. Tidak sekedar mewajibkan, Pemerintah juga memberikan contoh dengan tetap mencairkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), jajaran TNI dan Polri serta pensiunan.

Upaya ini dimaksudkan agar daya beli tetap terjaga. Tambahan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan Lebaran diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama perekonomian di Jawa Tengah.

Pandemi COVID-19 memang memberikan tekanan pada daya beli masyarakat Jawa Tengah. Terbukti pada rendahnya laju inflasi Maret 2021 sebesar 0,08 persen. Kondisi yang sama terjadi pada Maret 2020 dimana inflasi juga hanya sebesar 0,02. Padahal kondisinya menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya. Pada situasi normal saat April 2019, menjelang bulan suci terjadi inflasi sebesar 0,45 persen.

Penganut aliran Keyness menyatakan inflasi terjadi karena ada tarikan permintaan (demand pull inflation) dan inflasi dorongan biaya (cost push inflation). Situasi yang terjadi menunjukan kedua hal tersebut belum terjadi. Inflasi Jawa Tengah selama triwulan pertama 2021 hanya sebesar 0,47 persen. Diperlukan pemicu untuk mendorong permintaan batang dan jasa. Salah satunya dengan memberikan THR.

Bagi pemerintah sendiri pemberian THR sebenarnya merupakan beban yang cukup besar. Tidak kurang dari 30 trilyun rupiah dana disiapkan. Harapannya secara berjenjang akan mempengaruhi tingkat pendapatan ASN. Dengan tingkat pendapatan yang meningkat ASN akan melakukan konsumsi di tengah pandemi.Ketika ada yang melakukan konsumsi, muncul multiplier effect terhadap golongan masyarakat yang lain.

Pemberian THR memang belum akan berdampak besar pada perekonomian Jawa Tengah. Sifatnya mungkin lebih ke arah menjaga daya beli. Perlu terobosan lain yang bersifat jangka panjang. Fokus kepada peningkatan pendapatan yang kontinyu dan berkesinambungan. Selain itu mengendalikan Covid-19 melalui PPKM mikro maupun pembatasan mudik lebaran harus dilakukan. Karena sejatinya, Covid-19 yang terkendali akan memicu daya beli masyarakat dan memutar roda perekonomian. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here