Oleh: Sriningsih
ASN di Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah
PEMBANGUNAN ekonomi selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Sumber daya dikerahkan demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang konon menjadi faktor utama yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Ironisnya, digenjotnya pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada ketidakseimbangan alam hingga menyebabkan bencana di beberapa wilayah di negeri ini.
Pada akhir Januari lalu banjir melanda Kota Manado dan beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Sebanyak 5 kabupaten/kota harus pasrah menunggu genangan banjir turun akibat ketidakmampuan sungai menampung curah hujan yang tinggi. Rentetan banjir bergantian melanda beberapa wilayah di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa daerah di Indonesia. Terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa mencapai sekitar 124 orang dan 74 orang hilang (jatengdaily.com, 11/4).
Tingginya intensitas hujan ditengarai menjadi salah satu pemicu banjir meluas di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini senada dengan apa yang diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, pantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait banjir di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya perubahan penutupan lahan dari hutan ke perkebunan, termasuk aktivitas tambang serta penutupan lahan untuk permukiman.
Bosman Batubara, Konsorsium Ground Up – IHE Delft Institute for Water Education, Universitas of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Amrta Institute dan Kruha, dalam Obrolan santai Mongabay Indonesia (12/3), mengungkapkan bahwa banjir bukan karena semata ada peningkatan curah hujan, namun memang terjadi karena faktor lingkungan yang mengalami perubahan ekologis akibat eksploitasi perubahan tata guna lahan. Amblesan tanah tak bisa dikontrol lagi di sejumlah wilayah.
Tak sedikit krisis banjir dihasilkan dari proses penciptaan kota yang berujung pada banjir, macet, dan polusi akibat dari motivasi mencari keuntungan atau eksploitasi perkotaan (wilayah), terkait tata ruang, dan juga termasuk imbas urbanisasi.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa ada penyempitan luasan hutan di Indonesia sebanyak 381 ribu hektar selama kurun waktu 2014-2018 (Statistik Indonesia, 2016-2020). Pada tahun 2014, luasan hutan di Indonesia tercatat 126,302 juta hektar, turun menjadi 125,921 juta hektar pada tahun 2018.
Di sisi lain, luas kegiatan reboisasi justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, luas kegiatan reboisasi tercatat 26.162 hektar, sedangkan tahun 2018 menjadi 25.170 hektar atau turun sebanyak 992 hektar. Hilangnya luasan serapan air ini tak bisa diabaikan, sebab menjadi faktor penting yang berpengaruh pada ketidakseimbangan alam.
Sementara itu, pengamat dan praktisi lingkungan Nila Ardhianie melihat banjir dari sudut lain. Beberapa penyebab banjir adalah adanya amblesan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Penelitian terhadap wilayah dengan penggunaan air tanah berlebihan menyebabkan amblesan tanah dan pada akhirnya meningkatkan potensi rob.
Penelitian terbaru menunjukkan sudah ada 112 kabupaten/kota yang mengalami rob. Imbas dari amblesnya permukaan tanah, adalah warga yang tinggal di dekat pantai mengalami rob yang makin tinggi dari tahun ke tahun, kesulitan air bersih, dan mereka menggunakan air tanah dalam, sehingga amblesan tanahnya makin tinggi.
Air Tanah Dalam
Terkait penggunaan air tanah dalam, BPS mencatat berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, rumah tangga yang menggunakan air tanah dalam (sumur bor) sebagai sumber air minum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 hanya ada 15,83 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum sumur bor, kemudian meningkat menjadi 19,09 persen rumah tangga pada tahun 2020.
Demikian juga penggunaan air sumur bor untuk mandi cuci mengalami peningkatan dari 29,00 persen pada tahun 2015 menjadi 46,88 persen atau naik hampir 2 kali lipatnya.
Data dan hasil penelitian oleh para pakar lingkungan merupakan warning bagi kita semua untuk mulai berempati pada lingkungan dan alam untuk keberlanjutan sumber daya alam dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah saatnya memprioritaskan lingkungan dalam setiap kebijakannya demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya mengatur penggunaan air baik air tanah maupun air permukaan. Penanganan dari hulu ke hilir dengan baik serta penataan kembali permukiman.
Mewajibkan setiap warga untuk menyisihkan sedikit ruang hijau dan luasan resapan di lingkungan rumahnya setidaknya akan mengurangi dampak menyempitnya luasan hutan. Kampanye penghematan air dan pentingnya keseimbangan lingkungan yang dilakukan terus-menerus akan menahan laju kerusakan lingkungan.
Jurnalis mempunyai peran strategis dalam kampanye keseimbangan lingkungan ini. Liputan yang kritis dan mendalam tentang lingkungan akan menumbuhkan kembali empati manusia terhadap alam dan lingkungannya.
Menurut Noni Arnee anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) sebuah laporan jurnalistik yang kritis akan memberikan dampak kesadaran masyarakat. Untuk itu, jurnalis harus memiliki keterampilan mengemas informasi penting dan edukatif menjadi berita yang menarik.
Berbagai macam bencana alam yang masih terus melanda negeri ini, seharusnya kita jadikan sebagai momentum kesadaran seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan kembali empati kita terhadap alam. Sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi dan kesimbangan alam dapat berjalan beriringan, dan kesejahteraan terwujud tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang. Jatengdaily.com-yds
0
