DEMAK (Jatengdaily.com) – Proses perekrutan 1,2 juta guru P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Kemendikbud sudah mulai digulirkan oleh Mendikbud yang ditandai dengan peluncuran Program Guru Belajar Calon P3K-PNS. Namun beragam persoalan kontroversi P3K sampai sekarang masih belum ada titik temu.
Hingga akhir Februari, target kuota 1,2 Juta baru tercapai 515.000 orang calon pendaftar yang berasal dari 436 Pemda, atau 50 % kuota nasional yang terpenuhi. Di sisi lain, Kemenag RI masih sangat kekurangan kuota P3K cukup banyak. Dari kebutuhan 68.064 baru dapat kuota 9.464.
Melihat kondisi yang njomplang tersebut, maka PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Kabupaten Demak, untuk yang kesekian kalinya terus bersuara dan menyampaikan Aspirasi, di antaranya beraudiensi dengan salah satu Pimpinan Komisi VIII DPR RI, H Marwan Dasopang dari FPKB yang sedang kunjungan kerja dan serap aspirasi, di ruang VIP Hotel Amantis Demak, Sabtu (6-3-2021).
Pertemuan berlangsung usai menikmati makan siang bersama. Sambil santai 3 Ng (Ngopi, Ngejus & Ngeteh) dengan tetap menjaga prokes, Marwan Dasopang didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak sekaligus Ketua DPC PKB Demak terpilih, Zayyinul Fata, dan Wakil Bupati Demak terpilih, KH. Ali Mahsun, berdiskusi santai bersama Ketua PGSI Demak, Noor Salim beserta jajaran pengurus lainnya. Yaitu Sekretaris 2, Budi Suyanto, Wakil Ketua 3 bidang Advokasi & Hukum Wahyuningsih serta perwakilan Ketua PGSI Kecamatan, Kholid Romdhon.
Noor Salim, Ketua PGSI menyampaikan secara langsung melaui diskusi dan lewat surat Aspirasi yang berisi 3 Point :
1. Mohon kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemenag Gus Yaqut, agar secepatnya memberikan solusi atas perlakuan diskriminasi P3K terhadap guru swasta Kemenag di sekolah swasta dan guru PAI di bawah Dikbud. Perlakuan diskriminasi yang terus dipertontonkan oleh pejabat terkait sangat menghina, menyakitkan dan merendahkan profesi guru kemenag.
2. Hak Inpassing guru kemenag mulai tahun 2011 hingga 2014 agar bisa dibayarkan, setidaknya diangsur satu tahun. Karena aneh kalau negara berlarut-larut berhutang dengan para guru swasta yang “tidak punya”, sedangkan banyak pejabat yang gajinya berlimpah ruah.
3. Agar Komisi VIII mendorong segera dibuka Inpasing , sebagaimana janji Direktur GTK Madrasah Kemenag RI, saat audiensi tahun 2019, menjanjikan akan dibuka Inpasing tahun 2020. Namun sudah masuk 2021 belum ada tanda-tanda pembukaan Pendaftaran. Padahal di Kemendikbud Lancar.
“Maka Dibawah Menteri Agama Gus Yaqut, PGSI meyakini Komisi VIII dapat bersinergi lebih Cepat- Tepat dan Harmonis, memberlakukan guru swasta Kemenag secara layak dengan memberikan hak-haknya”, tutur Salim.
Menanggapi keluhan dan usulan dari PGSI, anggota Komisi VIII DPR RI, H Marwan Dasopang yang didampingi Wakil Bupati Demak terpilih, menyampaikan, ” terkait P3K bagi guru swasta kemenag dengan kebutuhan 68.064 orang, mestinya sudah ada solusinya, tanpa menambah anggaran Dipa di APBN dan tanpa harus menambah kuota P3K secara Nasional”, kata Marwan.
Caranya adalah Kemendikbud berbagi kuota P3K kepada Kemenag yang hingga saat ini masih kosong baru terisi 50 % pendaftar P3K oleh Pemda, terang Marwan. “Kebutuhan Kemenag kan hanya 68.064. Lah kalau hanya diberikan segitu masih buanyak, maka ayok Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu serta Kemenpan RB, segera duduk bersama mengakhiri silang sengkarut P3K ini, tambah Marwan.
Lebih lanjut, Politisi senior PKB tersebut manambahkan, terkait tunggaan inpassing dan tukin PNS, kelihatannya belum bisa terbayarkan saat ini karena kondisi Covid. Adapun untuk pembukaan pendaftaran Inpassing, Insya Allah komisi VIII akan menyampaikan kepada Gus Menteri, kenapa kok bisa mandek, pungkas Marwan.
Adapun untuk memperkuat permohonan dari PGSI Demak, Marwan berharap PB PGSI segera melayangkan surat lagi ke Komisi VIII. Insya Allah akan kami jadwalkan dalam masa sidang mulai 8 Maret hingga tanggal 9 April. st