Pandemi, Resesi dan Kemiskinan Jawa Tengah

Oleh : Tri Karjono
ASN BPS Provinsi Jawa Tengah

EKONOMI Jawa Tengah selama tahun 2020 mengalami kontraksi 2,65 persen. Kontraksi ekonomi yang terjadi tak lepas dari pengaruh merebaknya virus corona yang mulai muncul di akhir tahun 2019 dan secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) global pada 11 Maret 2020. Status ini dinyatakan oleh WHO mengingat dalam kurun tiga bulan sejak virus ini pertama kali muncul telah menjangkiti tidak kurang dari 126 ribu penduduk dunia di 123 negara.

Dua minggu sebelum WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau tepatnya 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya salah seorang warga Indonesia terkonfirmasi positif virus mematikan ini. Sejak saat itu perkembangan jumlah kasus semakin tak terbendung, meningkat tajam dan meluas. Akhirnya tak terelakkan masuk ke Jawa Tengah untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Maret 2020.

Resesi Ekonomi
Walau kasus pertama masuk ke Jawa Tengah di penghujung bulan akhir kuartal pertama tahun 2020, tetapi pada kenyataannya sejak awal kemunculannya baik langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh nyata terhadap perekomian Jawa Tengah khususnya. Bagaimanapun kegiatan ekonomi saat ini mau tidak mau tak bisa lepas dari interaksi global, maka kenyataan akan pengaruh seperti apapun, negatif atau positif harus diterima.

Terbukti bahwa pada kuartal pertama tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah yang biasanya tumbuh positif langsung terlihat menerima dampaknya dengan terkoreksi minus 0,84 persen. Bahkan akibat semakin meluasnya kasus COVID-19 dan masyarakat dunia masih dalam situasi shock, pada kuartal kedua ekonomi Jawa Tengah semakin terpuruk dan kembali terkontraksi cukup dalam hingga minus 5,18 persen. Dengan terjadinya kontraksinya ekonomi kedua kuartal secara berturut-turut tersebut ekonomi Jawa Tengah masuk dalam kategori mengalami resesi.

Sebenarnya pada kuartal ketiga (qtq) ekonomi Jawa Tengah memberi harapan yang cukup menggembirakan. Kuartal ketiga saat itu diharapkan menjadi titik balik (rebound) ekonomi menuju arah positif selama tahun 2020. Namun ternyata tumbuh sangat tingginya ekonomi pada kuartal ketiga yang sebesar 4,79 persen tetap belum mampu mengangkat situasi ekonomi yang telah telanjur jatuh cukup dalam di kuartal sebelumnya.

Bahkan akibat kembali terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat sebesar minus 1,89 persen alhasil secara kumulatif tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi 2,65 persen, bahkan angka ini lebih dalam dibanding nasional yang hanya mengalami kontraksi 2,07 persen.

Resesi ekonomi ini terjadi akibat konsekuensi dari upaya yang dilakukan pemerintah dan dunia dalam rangka mencegah penularan virus ini semakin merajalela, dengan berbagai pembatasan aktivitas. Akibatnya banyak sektor-sektor ekonomi yang harus menjadi korban dan terhambat bahkan berhenti aktivitasnya. Sebagai contoh, sektor industri yang terhambat aktivitasnya akibat pasokan barang yang kurang oleh impor bahan baku dan ekspor hasil yang menurun, distribusi bahan baku dan hasil yang terhambat, tenaga kerja yang harus phyisical distancing sehingga mengurangi jam kerja atau pengurangan jumlah pekerja dan sebagainya.

Sektor konstruksi yang harus menunda aktivitasnya, perdagangan yang terkendala oleh pasokan barang dagangan, distribusi dan konsumen akibat melemahnya daya beli, pariwisata yang sepertinya harus tiarap untuk jangka waktu yang tidak pasti serta sektor-sektor lain yang mengalami hal serupa. Akhirnya banyak masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian atau menurun pendapatannya.

Hasil survei yang dilakukan BPS, pada bulan Agustus 2020 saja, sebanyak 3,97 juta penduduk usia kerja di Jawa Tengah telah mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Dari jumlah tersebut 377 ribu penduduk di antaranya menjadi pengangguran, 125 ribu penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 273 ribu penduduk sementara tidak bekerja dan 3,19 juta penduduk mengalami pengurangan jam kerja. Alhasil dari kondisi tersebut antara pertengahan tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 terjadi peningkatan pengangguran terbuka sebesar 2,04 persen dan setengah pengangguran juga meningkat 3,24 persen.

Survei lain yang juga dilakukan BPS menunjukkan hal senada dengan kondisi tersebut. Bahwa dampak pandemi yang mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu menjadikan pendapatan sebagian masyarakat mengalami penurunan. Disebutkan bahwa dari 34.361 responden survei yang mewakili warga Jawa Tengah, lebih dari 44 persen di antaranya mengalami penurunan pendapatan dibanding sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Hasil survei juga menjelaskan bahwa semakin rendah pendapatan masyarakat maka semakin berpotensi mengalami penurunan. Lebih dari 65 persen masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1,8 juta rupiah per bulan mengalami penurunan, sementara persentase yang lebih kecil yaitu antara 30 sampai 34 persen masyarakat dengan penghasilan 4,8 juta rupiah ke atas mengalami penurunan. Sementara disisi lain pengeluaran ternyata semakin meningkat.

Kemiskinan Meningkat
Dengan semakin tingginya biaya untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat maka garis minimal pengeluaran yang membatasi kategori seseorang miskin atau bukan akan mengalami kenaikan. Alhasil disatu sisi sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan terlebih ini berpotensi bagi yang biasanya berpendapatan rendah dan di sisi yang lain kebutuhan dasar semakin meningkat menjadikan sebagian masyarakat yang semula hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan dengan pendapatan yang pas-pasan akan sangat mungkin terjatuh dalam kategori miskin.

Hal tersebut tercermin dari rilis BPS Provinsi Jawa Tengah (15/02/2021) yang menunjukkan bahwa selama bulan Maret hingga September 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Harapan bahwa sejak September 2015 persentase penduduk miskin Jawa Tengah terus mengalami penurunan hingga bulan September 2019 tercatat sebesar 10,58 persen akan segera memasuki era baru menembus satu digit untuk pertama kali sepanjang sejarah, sirna oleh dampak pandemi berantai dan ke segala arah. Setelah mampu mempengaruhi persentase kemiskinan periode semester sebelumnya yang justru mangalami peningkatan, pada periode Maret-September 2020 kembali terjadi hal yang sama.

Periode Maret-September 2020 persentase penduduk miskin Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen menjadi 11,84 persen. Peningkatan persentase ini lebih tinggi dibanding kenaikan yang terjadi secara nasional yang juga mengalami kenaikan sedikit lebih rendah yaitu 0,41 persen. Dengan persentase tersebut berarti bertambah 139,03 orang menjadi 4,12 juta jiwa penduduk Jawa Tengah berada pada kondisi miskin.

Penambahan ini merupakan terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jika dijumlah dengan semester sebelumnya maka dalam periode setahun terakhir pandemi COVID-19 telah mampu menyebabkan bertambahnya 1,26 persen penduduk miskin Jawa Tengah atau hampir hampir setengah juta orang atau tepatnya 440,53 orang.

Walau mengalami peningkatan namun diperkirakan akan jauh lebih tinggi ketika pemerintah tidak lebih memperhatikan membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Terutama bagi masyarakat yang ekonominya menjadi terganggu seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, terutama bagi masyarakat berpendapatan pas-pasan atau kecil. Baik berupa bantuan langsung maupun tidak langsung seperti program kegiatan atau proyek pemerintah yang bersifat padat karya.

Walau vaksinasi telah dimulai namun dalam beberapa bulan ke depan sepertinya penyebaran virus COVID-19 ini masih cukup signifikan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kesadaran bahwa pada kenyataannya walaupun selama ini pemerintah telah berupaya keras, namun upaya yang ada belum juga mampu menekan laju persentase kemiskinan masyarakat ke tingkat yang lebih rendah. Oleh karenanya stimulan yang telah ada dan terbukti tepat perlu dilanjutkan dengan dibarengi diversifikasi stimulan lain yang dipandang perlu. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here