Penduduk Menyebar, Ekonomi Kian Tegar

Oleh Pandu Adi Winata
Statistisi BPS Purbalingga

PERBINCANGAN tentang Jawa dan Luar Jawa memang menarik. Jawa dianggap lebih maju pendidikannya, Jawa lebih pesat pembangunannya. Pokoke Jawa dianggap “lebih” jika dibandingkan dengan luar Jawa, demikian pula dengan jumlah penduduknya. Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS, total penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Ini artinya secara nasional selama 10 tahun ada penambahan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa.

Jika dirata-rata per tahun berarti setiap tahun jumlah penduduk bertambah sebanyak 3,2 juta. Sebuah penambahan yang cukup besar, kira-kira sejumlah penduduk Provinsi Papua. Yang cukup menarik adalah, dari sekian ratus juta jiwa yang bertempat tinggal dari Sabang sampai Merauke, ternyata konsentrasi atau persebaran penduduk, mayoritas berada di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 56,1 persen.

Dengan mayoritas berada di Pulau Jawa tentu ada konsekuensi aktivitas ekonomi yang juga sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk berkorelasi erat dengan besaran PDB (Produk Domestik Bruto) karena penduduk sebagai sumber daya manusia itulah yang berperan sebagai penggerak ekonomi, sekaligus pelaku ekonomi. Hal ini tercermin pada capaian PDB Nasional, di mana dengan kondisi terkontraksi sebesar minus 2,07 persen secara nasional, PDB gabungan seluruh Provinsi di Jawa masih berkontribusi paling besar terhadap total PDB.

Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,75 persen terhadap PDB Nasional. Bahkan selama lima tahun berturut-turut kontribusinya selalu berada di atas 58%. Padahal jika melihat pertumbuhan ekonomi secara spasial, laju ekonomi di Pulau Jawa tekoreksi minus 2,51 persen. Sulawesi, Maluku dan Papua memang mencatatkan laju perekonomian yang positif namun ketiga wilayah tersebut hanya menyumbang 9,01 persen terhadap PDB Nasional.

Sebagian melihat persoalan ini merupakan sebuah hal yang kurang ideal dalam aspek pemerataan karena Pulau Jawa dengan luas yang lebih sempit dibandingkan Sumatra, Kalimantan bahkan Papua, mendominasi sumbangan PDB. Dengan konsentrasi yang begitu banyak, tentu saja kemampuan wilayah untuk mendukung kehidupan penduduk yang tinggal dan menetap di atasnya, harus maksimal pula.

Daya dukung lingkungan Pulau Jawa harus lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa harus dapat mendukung kehidupan yang lebih maksimal dibandingkan dengan Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Padahal kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan, ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan melampaui batas, dapat berakibat buruk pada wilayah dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Daya dukung wilayah berupa lahan pemukiman akan semakin mendesak untuk terpenuhi. Tak hanya untuk pemukiman, pusat bisnis juga akan semakin bertambah yang tentunya juga membutuhkan lahan untuk pembangunannya. Dampaknya nyata sekali, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebagaimana yang terjadi  di Purbalingga. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam lima tahun terakhir mencapai 21,11 hektar.  Jelas sekali sektor pangan dapat terganggu, terlebih alih fungsi lahan pertanian tidak diiringi dengan pencetakan lahan pertanian yang baru.

Berbicara tentang pangan menjadi hal yang serius manakala sebuah ketahanan pangan itu terancam. Ketahanan pangan rentan terancam apabila kantong-kantong penghasil pangan nasional hanya didominasi oleh daerah-daerah itu saja dan terjadi “gangguan” suplai di daerah tersebut. Seperti Jawa misalnya, di mana  kita saksikan akhir-akhir ini banjir sering terjadi, telah mengakibatkan daerah seperti Kabupaten Kudus gagal panen, karena lahan tanaman padi di persawahan seluas 2.708 hektar mengalami puso. Bahkan, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Distanbun Jateng, Herawati, pada 1 Februari 2021 menuturkan, banjir sepanjang Januari 2021 mengakibatkan 1.070 hektar sawah di Jawa Tengah mengalami kebanjiran. Banjir yang merendam persawahan tentu saja dapat mengakibatkan puso dan menggerus produktivitas padi.

Padahal Pulau Jawa selama ini dianggap sebagai lumbung pangan nasional. Bayangkan saja, di antara lima pulau terbesar di tanah air, yang paling sempit sekaligus produsen beras terbesar adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Realitanya, data produksi beras dari BPS menunjukkan tiga besar provinsi  penghasil padi berturut-turut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah, dengan luas panen 1.678.479 hektar menghasilkan padi 9.655.653 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 5.539.448 beras.

Ketidakmerataan ini sebetulnya tidak terjadi baru-baru saja, jauh sebelum Indonesia merdeka,  konsentrasi penduduk lebih banyak di Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa yang kurang dari 7 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, ditempati oleh 56,1 persen dari total penduduk Indonesia menunjukkan betapa penuhnya wilayah Jawa. Pemerintah selama ini memang tidak menutup mata, upaya untuk memindahkan ibukota Negara dianggap sebagai salah satu opsi untuk mengurangi beban di Pulau Jawa, meskipun demikian, hal ini belum terealisasi akibat hantaman pandemi.

Dalam teori mobilitas penduduk, ada daya tarik dan daya dorong yang membuat penduduk bersedia melakukan migrasi. Pemerintah bisa memetakan pulau-pulau di luar Jawa yang bisa menjadi daya tarik bagi penduduk di Jawa untuk bersedia migrasi ke luar Jawa. Hal ini efektif dan terbukti pada wilayah seperti Pulau Batam misalnya di mana banyak perantau yang bermukim di sana. Migrasi sukarela yang dilakukan dari Pulau Jawa muncul karena daya tarik ekonomi di Pulau Batam yang lebih menjanjikan daripada di Pulau Jawa. Berkaca dari pengalaman itulah, perlu digali lagi potensi daerah lain di luar Jawa sehingga mampu menghidupi masyarakat lokal dan masyarakat dari luar yang datang untuk bersinergi menghidupkan perekonomian di daerah tersebut.

Untuk menarik migrasi sekaligus meminimalkan desentralisasi ekonomi, Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang selama ini lebih banyak dibangun di Jawa bisa dialihkan ke wilayah luar Jawa agar pembangunan lebih semarak. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk terus mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Arus penanaman modal ke Luar Jawa dapat memunculkan magnet baru pertumbuhan ekonomi. Selain itu peningkatan sumber daya manusia di daerah perlu ditingkatkan dalam rangka menopang dan mengisi kebutuhan KEK tersebut. Hal ini penting untuk meminimalisir “perbedaan” antara penduduk lokal dan pendatang yang diakibatkan karena pendatang cenderung dianggap lebih banyak yang sukses secara materi dibandingkan penduduk lokal.

Program transmigrasi terprogram yang dulu sempat gencar bisa menjadi terobosan untuk lebih memeratakan penduduk. Walau selama program itu berjalan, ada “kerikil-kerikil” yang mengganggu, namun perlu diakui bahwa program transmigrasi mampu menciptakan kantong-kantong ekonomi baru. Sebagai contoh di Provinsi Papua, lokasi-lokasi yang identik dengan nama Jawa seperti Arso maupun Wonorejo di Kabupaten Keerom, menjadi pusat keramaian baru dan menjadi penyokong kebutuhan pangan bagi wilayah sekitarnya.

Bahkan oleh-oleh khas Nabire berupa jeruk manis, yang sering dijajakan di  Pelabuhan Laut maupun Bandar Udara juga dihasilkan dari wilayah transmigrasi. Beras koya yang terkenal di Jayapura juga dihasilkan dari wilayah transmigrasi. Di luar itu memang tidak semua transmigran berhasil, berbagai program tentu ada sisi positif dan negatifnya, meski demikian program transmigrasi masih relevan untuk menumbuhkan kantong ekonomi baru, pemerataan penduduk dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Jatengdaily.com–st