Perlu Monitoring Maksimal Terhadap BUMD Keuangan

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Komisi C DPRD Jateng kembali menggelar rapat lanjutan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Selasa (14/9/2021). Ada beberapa masalah dan tantangan pengelolaan BUMD keuangan. Di antaranya industri perbankan yang belum menunjukkan recovery secara menyeluruh.

BICARA BUMD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat rapat lanjutan RKPD, Selasa (14/9/2021), bersama organisasi perangkat daerah (OPD) membahas kinerja BUMD. Foto:humas

Seperti disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto, salah satu BUMD keuangan yakni PT Bank Jateng masih memerlukan dukungan penyertaan modal saham pemprov.

“Diakui, dalam pengelolaan BUMD perlu inovasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan begitu, bisa memacu peningkatan kinerja keuangan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Bram, sapaannya.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono menanggapi perlunya monitoring BUMD secara maksimal. Foto:humas

Hal itu ditanggapi oleh Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono. Ia menegaskan BUMD tidak hanya soal pendapatan daerah, namun juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu upaya monitoring yang maksimal terhadap BUMD.“Tujuannya untuk peningkatan kualitas BUMD ke depannya,” kata Agung.

Senada, Anggota Komisi C lainnya Zainudin menyarankan agar BUMD itu diaudit semua. Pasalnya, masih banyak BUMD keuangan tersebut yang tidak sehat kinerja keuangannya.

Menanggapinya, Bram mengatakan pada 2022 dilakukan efisiensi biaya ke semua BUMD keuangan. Prioritas skala usaha lebih difokuskan dan mendorong sejumlah terobosan. “Soal monitoring, kami menyarankan kepada BUMD untuk memperkuat audit internal,” katanya.

Usai paparan Biro Perekonomian, dilanjut Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Peni Rahayu. Dalam penyampaiannya, dijelaskan sejumlah potensi pajak daerah.

Dikatakannya, salah satu upaya untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah razia gabungan. Namun, saat ini Polda Jateng belum mendapat ‘restu’ dari Kapolri untuk menggelar razia gabungan tersebut.

“Saya sudah meminta ke Polda tapi memang Kapolri belum mengizinkannya. Diakui, razia gabungan itu sangat membantu dalam PKB,” ungkap Peni.

Menanggapi paparan Bapenda, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo meminta untuk lebih rinci lagi penjelasannya. Anggota Komisi C lainnya, Abang Baginda Muhammad Mahfuz, juga meminta Bapenda untuk menghitung potensi PKB pada tahun-tahun sebelumnya.st

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here