Rapat Paripurna Virtual, Ganjar Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Wakil Ketua DPRD Jateng, Fery Wawan Cahyono memimpin rapat paripurna virtual membahas tiga agenda. Foto:ist

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Rapat paripurna di tengah ketatnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kembali dilakukan DPRD Jateng. Rapat paripurna yang hanya dihadiri sejumlah anggota Dewan secara terbatas ini digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (21/7/2021).

Meski hanya dihadiri beberapa anggota Dewan, rapat paripurna tetap memenuhi kuorum, karena sebagian anggota Dewan lainnya mengikuti secara virtual dari rumah masing-masing. Rapat kali ini membahas tiga agenda, di antaranya tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Komisi A tentang Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pemindahtanganan Aset kepada PT Kawasan Industri Kendal (KIK).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Heri Pudyatmoko dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo. Rapat hanya dihadiri 10 peserta untuk menyesuaikan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Foto:ist

Usai membacakan agenda rapat, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mempersilakan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menyampaikan tanggapan/jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam penyampaiannya, Ganjar menjelaskan sejumlah hal selama Tahun Anggaran 2020 yang pernah ditanyakan fraksi. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, indeks pembangunan manusia, kemitraan eksekutif dan legislatif, aspek formil, pendapatan, belanja hibah dan bansos, maupun belanja bankeu.

Selain itu, ia juga menjelaskan berbagai permasalahan, di antaranya soal pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan perumahan dan kawasan pemukiman, urusan trantibum, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan penanaman modal, urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan kehutanan, dan urusan keuangan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian DPRD, sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan tahun anggaran mendatang. Di saat sekarang ini memang tidak mudah untuk melaksanakan program, tapi dengan dukungan DPRD, kita bersama-sama dapat mewujudkan visi dan misi Jateng,” kata gubernur.

Usai penyampaian tanggapan/ jawaban itu, agenda selanjutnya penyampaian laporan Komisi A mengenai kajian pelepasan aset tanah. Dalam laporan yang dibacakan anggota Komisi A, Dwi Yasmanto, ada beberapa aset tanah milik pemprov yang berada di sekitar Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi salah satu kawasan strategis nasional, sehingga perlu mendapat perhatian serius.

“Dalam hal ini, aset tanah itu akan dilepas untuk selanjutnya dikelola PT KIK, yang telah menyatakan kesanggupannya. Kami berharap hal itu dapat disetujui untuk optimalisasi aset dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dwi menutup laporannya.

Selanjutnya selaku pimpinan sidang, Ferry Wawan Cahyono meminta persetujuan kepada Anggota Dewan yang hadir di ruang rapat. “Apakah laporan Komisi A itu dapat disetujui sehingga bisa menjadi keputusan DPRD?” Secara serentak, Anggota Dewan menyatakan setuju.st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here