SEMARANG (Jatengdaily.com) – Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Jateng, disikapi secara serius oleh jajaran wakil rakyat di DPRD Jateng. Hal ini terlihat saat rapat paripurna tidak seperti biasanya, pada Jumat, 25 Juni 2021.
Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna secara virtual semakin minim. Meski sebelumnya peserta rapat dikurangi karena dilakukan secara virtual sesuai protokol kesehatan, namun kini jumlahnya semakin dikurangi lagi.
”Mengingat semakin tingginya kasus Covid-19 di Jateng, maka jumlah peserta rapat paripurna harus dikurangi lagi, meski demikian rapat paripurna tetap berjalan dengan baik,” jelas Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, usai memimpin rapat.
Dalam rapat tersebut, hanya ada 12 peserta yang hadir di ruang rapat. Angka itu terdiri atas 8 Anggota, 3 Pimpinan Dewan (Pimwan), dan Pj. Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo.
Dalam rapat yang dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman itu, diagendakan pemandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020.
Pimpinan sidang sebelumnya menyampaikan bahwa pandangan fraksi tidak dibacakan, namun cukup menyerahkan laporan kepada pimpinan. Satu per satu laporan pemandangan umum fraksi itu diserahkan ke Pimwan dan Pj. Sekda dimulai dari Fraksi Demokrat, PAN, PPP, PKS, Golkar, Gerindra, PKB, dan PDI Perjuangan.
“Terima kasih atas komitmen dan niat baik bapak dan ibu menjalankan kegiatan rapat ini,” kata Sukirman usai menerima laporan fraksi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko dan Ferry Wawan Cahyono.
Anggota Fraksi PKS, Agung Budi Margono mengusulkan agar rencana kenaikan tarif tol Semarang-Solo ditinjau ulang, mengingat kenaikan tarif akan membebani masyarakat.
”Kami mohon rencana kenaikan tarif tol Semarang-Solo ditunda, karena akan membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ” ujar Agung Budi Margono.
Sebelum rapat ditutup, Sukirman mempersilahkan Prasetyo Aribowo untuk memberikan tanggapannya. Termasuk, tanggapan soal adanya rencana kenaikan tarif tol Semarang-Solo yang dilontarkan Anggota Fraksi PKS Agung Budi Margono.
“Terima kasih atas masukan yang diberikan DPRD. Untuk persoalan tarif, hal itu memang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, setelah ini, kami akan melaporkannya ke Bapak Gubernur untuk ditindaklanjuti,” kata Prasetyo Ariwibowo.st