DEMAK (Jatengdaily.com)- DPRD pastikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemkab Demak tahun 2021 tak ada pungutan. Jika masyarakat menjumpainya dengan disertai bukti, lembaga legislatif itu tak segan menindak tegas semua pihak yang terlibat.
Saat Audiensi Paguyuban Guru Honorer K2 dan Paguyuban GTT Non K2, Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS menyampaikan, pihaknya mendapatkan keluhan adanya oknum-oknum yang mulai berkeliaran mencari mangsa sehubungan agenda rekrutmen P3K dan CPNS, yang formasi tersedia didominasi untuk guru SD dan SMP itu.
“Kami akan kawal ketat sehingga guru-guru yang melamar bisa lolos seleksi tanpa uang sedikitpun. Saya ingin rekrutmen ini benar-benar jujur, dan semoga yang sudah lama mengabdi harapannya diterima sebagai P3K bisa terpenuhi oleh pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (12/8/2021).
Disebutkan pula, DPRD juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait yang hampir expired (usia di atas 50 tahun) bisa mendapat prioritas masuk seleksi P3K. “Kalau ada yang minta Rp 20-30 juta abaikan saja. Panjenengan cukup berjuang penuhi passing grade,” imbuh politisi PDIP itu.
Menurutnya, dengan formasi P3K yang tersedia yakni 1.979 lowongan menjadikan peluang para honorer atau guru tidak tetap (GTT) lebih besar. Sehingga mampu mempersempit hal-hal di luar kewajaran seperti pungutan dan sejenisnya. Sebab dipastikan DPRD akan mengusut tuntas.
“Mereka yang mengabdi mencerdaskan anak bangsa di Demak mestinya dapat penghargaan. Maka itu panjenengan semua jangan pesimis. Tetep percaya diri dengan berkusnudzon pada Allah SWT. Jangan takut, jangan minder. Semua bisa masuk dan terakomodir dengan baik, asalkan benar-benar berusaha memenuhi passing grade,” tandas FBS, demikian sapaan akrab wakil rakyat asli Mranggen itu.
Di sisi lain, Kepala BKPP sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak H Hadi Waluyo menjelaskan, saat ini terdata jumlah GTT di Kota Wali adalah 2.600 orang dan 500 honorer K2. Sementara formasi yang tersedia pada rekrutmen 2021 total adalah 2.129 posisi. Terdiri dari 150 CPNS dan 1.979 P3K semuanya khusus guru.
“Pendaftaran sudah ditutup 26 Juli. Seleksi administrasi sudah selesai. Tahapan berikutnya menunggu jadwal dari pusat untuk tes kompetensi,” ujarnya.
Sebagaimana UU 23 tahun 2014, pemerintah daerah terdiri legislatif dan eksekutif. Maka ketika ada statemen Ketua DPRD akan menindak tegas bila ditemukan adanya pungutan atau diskriminatif dalam seleksi atau rekrutmen akan CPNS dan P3K, baginya merupakan back up luar biasa.
Walau demikian para pelamar harus tetap berupaya lulus passing grade. Apalagi sekarang standarnya diturunkan untuk P3K, dengan berbagai bonus. Antara lain, K2 dapat nilai tambahan 10 persen. Sementara yang sudah usia di atas 50 tahun ada tambahan 15 persen.
“Kalau ada oknum mengaku bisa meluluskan dengan imbalan uang, silakan hubungi nomor saya 081325934542 atau ke Pak FBS langsung. Jika dia ASN akan ditindak sesuai aturan disiplin ASN. Jika sipil, bisa ditindak pidana jika memenuhi unsur pidana,” tandasnya. Rie-she