Oleh: Septiana Tri Setiowati
Statistisi Muda di Badan Pusat Statistik
Kabupaten Banyumas
TAHUN 2021 telah usai dengan beragam kisah di dalamnya. Pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk menetapkan harapan dan memantapkan optimisme dalam menyambut hari depan. Momen tahun baru digunakan juga sebagai momen untuk introspeksi berbagai hal yang terjadi dan menjadikannya sebagai pijakan untuk perencanaan yang lebih baik.
Kabupaten Banyumas adalah salah satu Kabupaten dengan potensi besar di Provinsi Jawa Tengah baik dari sisi geografis, sektor ekonomi maupun dari sisi sosial kependudukan. Dari data Sensus Ekonomi 2016, Kabupaten Banyumas adalah wilayah dengan jumlah usaha tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas juga cukup besar sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi ke empat di Jawa Tengah.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia tidak menyurutkan kinerja pembangunan Banyumas. Berjalan berdampingan dengan virus COVID-19, bertahan dari keterpurukan, optimis menyambut tantangan.
Inflasi
Perubahan harga sangat memengaruhi kehidupan sosial ekonomi penduduk. Penduduk golongan pendapatan rendah dapat terjerembab dalam lingkaran kemiskinan ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi akan membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli. Pembangunan ekonomi dapat melambat ketika harga-harga komoditas mengalami penurunan tajam (deflasi). Sebab itu inflasi diumpamakan bagai pisau bermata dua, ke atas menusuk, ke bawah menghujam.
Atas dasar tersebut pemerintah perlu turun tangan dalam menjaga stabilitas harga demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi makro. Inflasi yang tidak stabil menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Penduduk akan merasa sulit dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tanggal 3 Januari 2022, BPS Kabupaten Banyumas merilis angka inflasi kota Purwokerto tahun kalender 2021 sebesar 2,18 persen. Angka inflasi Purwokerto (Banyumas) tertinggi kedua setelah inflasi Kota Surakarta. Dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi tahun 2021 berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan angka inflasi sebesar 3,79 persen. Terendah dari kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi sebesar -0,52 persen.
Kelompok bahan makanan merupakan kelompok yang memiliki peranan paling besar dalam penentuan angka inflasi karena yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk. Stabilitas harga bahan makanan perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Tahun 2021 inflasi bahan makanan kota Purwokerto sangat tinggi yang memicu tingginya inflasi tahun 2021 di Kota Purwokerto.
Kemiskinan
Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan dua fokus utama dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) mengurangi kesenjangan yang menjadi tujuan ke-10 dan meniadakan kemiskinan yang menjadi tujuan ke-1. Hal tersebut berarti pemerintah fokus dalam memberantas kemiskinan dari negeri Indonesia tercinta.
Pemerintah Banyumas juga memberi perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Bupati Achmad Husein menyampaikan jika, seluruh pihak terutama seluruh Kepala Desa di Kabupaten Banyumas untuk bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di desanya masing-masing.
Angka kemiskinan Banyumas masih berada dalam zona merah di atas rata-rata kemiskinan Jawa Tengah. Kemiskinan Banyumas tahun 2021 sebesar 13,66 persen sedangkan rata-rata kemiskinan Jawa Tengah sebesar 11,79 persen. Selama pandemi COVID 19, kemiskinan Banyumas terus meningkat, dari persentase penduduk miskin di tahun 2019 sebesar 12,53 persen, meningkat di awal pandemi tahun 2020 sebesar 13,26 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 13,66 persen.
Pengangguran
Badan Pusat Statistik mendefinisikan angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Pandemi meluluhlantahkan kehidupan sosial ekonomi penduduk Banyumas, dampak paling nyata adalah bertambahnya pengangguran selama pandemi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat terus meningkat dari 4,21 persen di tahun 2019 menjadi 6,00 persen di tahun 2020 dan tingkat pengangguran terbuka Banyumas tahun 2021 mencapai 6,05 persen.
Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor/lapangan usaha menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja (BPS). Struktur penduduk bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyumas tahun 2021, sebanyak 22,77 persen penduduk bekerja di sektor perdagangan, 21,92 persen bekerja di sector industry dan 19,11 persen pebduduk bekerja di sector pertanian.
Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas berada pada zona merah yaitu di atas rata-rata kemiskinan Jawa Tengah, sama hal nya dengan angka pengangguran (TPT). Pengangguran Banyumas di tahun 2021 berada di atas rata-rata Jawa Tengah. TPT Banyumas 2021 sebesar 6,05 persen dan TPT Jawa Tengah sebesar 5,95 persen (Agustus 2021). Hal tersebut menunjukkan dampak pandemi cukup besar dirasakan penduduk Banyumas.
Inflasi, kemiskinan dan pengangguran, ketiganya merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap regional. Pemerintah Daerah memandangnya sebagai masalah vital sosial yang harus segera diselesaikan. Seperti kata bijak dari Nelson Mandela, kemiskinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan, oleh karena itu kemiskinan bisa diatasi oleh usaha manusia.
Harga yang stabil, kemiskinan yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah dapat terwujud ketika pemerintah dan penduduk bersinergi melakukan usaha bersama. Memanfaatkan potensi SDM yang ada akan menjadi salah satu cara yang ampuh dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan agar angkatan kerja mampu bersaing dan mampu terjun ke dunia kerja terutama di sektor jasa dan manufaktur yang merupakan sektor andalan Banyumas.
Membuka kesempatan investasi pada usaha-usaha yang pada karya juga menjadi salah satu solusi menurunkan angka pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk. Produksi meningkat, daya beli penduduk meningkat, dan harga stabil bukan lagi menjadi sebatas wacana, dapat terwujud dengan kolaborasi baik antara kebijakan pemerintah dan kerja keras penduduk. Jatengdaily.com-yds
