Jatengdaily.com
DEMAK (Jatengdaily.com) – Keberhasilan Kabupaten Demak dalam upaya percepatan penurunan angka stunting mendapatkan apresiasi Kepala BKKBN RI Dr (Hc) dr Hasto Wardoyo SpOG (K). Berharap terobosan ataupun inovasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Demak hingga mampu menekan stunting di angka 16,2 persen menjadi contoh kabupaten/ kota lain.
“Saya dulu tidak optimis (penurunan stunting) dengan Demak, karena angkanya tinggi 25 persen. Tapi ternyata tahun 2022 turunnya begitu besar menjadi 16 persen. Ini yang membuat saya jadi optimis tahun ini bisa turun lagi di angka 14 persen, dan tahun 2024 bisa mendekati angka 10 persen,” kata dr Hasto, saat menghadiri Rakor TPPS Kabupaten Demak bersama Bupati dr Hj Eisti’anah.
Dalam rapat tersebut, Hasto memuji dan mengapreasi penurunan stunting di Kabupaten Demak yang cukup signifikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang lalu. Sebab hasil SSGI dari tahun ke tahun, Kabupaten Demak mengalami tren penurunan prevalensi stunting cukup baik.
Dimulai dari 35,76 pada tahun 2019, turun menjadi 27,8 di tahun 2020. Kemudian menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 25,5 dan di tahun 2022 menjadi 16,2.
Menurutnya, permasalahan stunting bisa dicegah sejak dari hulunya. Yaitu mempersiapkan sebaik dan sesehat mungkin generasi mudanya. Terlebih lagi saat ini Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi, dan berkeinginan pula untuk memperpanjang periode tersebut hingga tahun 2045.
“Oleh karenanya, fokus garapan pemerintah saat ini adalah para remaja dan generasi muda. Jangan ada pernikahan usia anak, atau jangan kawin muda,” tegas dokter spesialis kandungan itu.
Di sisi lain, Bupati Demak dr Hj Eisti’anah menjelaskan, bentuk keseriusan percepatan penurunan angka stunting antara lain dengan menentukan lokus penggarapan. Yakni di 22 desa yang tersebar di enam kecamatan dengan jumlah kasus stuntingnya tinggi.
Menurutnya, intervensi spesifik dalam penanganan stunting tidak boleh hanya fokus kepada pemberian asupan gizi, namun juga harus memperhatikan berbagai sisi, salah satunya sanitasi lingkungan.
“Demak dulu terkenal dengan sungai yang mengalir di sepanjang pantura sebagai tempat buang air besar, tapi sekarang dengan usaha yang begitu lama akhirnya tahun 2022 Demak dinyatakan sebagai Kabupaten ODF atau Open Defecation Free. Yakni kabupaten yangvtidak ada lagi warga ya buang air besar di sembarang tempat,” terangnya.
Status tersebut menurutnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi stunting. Tak lupa, bupati pun turut menyinggung soal ketepatan dan validitas data seputar stunting yang harus benar – benar dipastikan keakuratannya. Sehingga intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran.
Turut hadir pada rapat yang berlangsung di Gedung Ghradika Bhakti Praja tersebut, Deputi KB – KR BKKBN RI, dr Eni Gustina, MPH, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, drg Widwiono MKes, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, H Akhmad Sugiharto ST MT. rie-yds
