Jatengdaily.com
SEMARANG (Jatengdaily.com) – Setelah bersinergi dengan Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang, kini Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak PWI Jawa Tengah untuk turut menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila agar menjadi The living and working ideology.
Bentuk sinergi BPIP dengan Pemprov dan Pemkot Semarang dalam membumikan Pancasila melalui penerapan buku Pancasila yang disebutnya sebagai ”buku babon” untuk masuk dalam lingkungan pendidikan mulai tingkat PAUD, SD hingga perguruan tinggi. Buku Pancasila bersama alat peraga itu sendiri sudah disetujui oleh Kemendikbud.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo saat bertemu jajaran pengurus PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi PWI, menyampaikan harapannya agar PWI turut serta dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan era digital.
”Sosialisasi pengamalan nilai Pancasila harus masif di tengah masyarakat, khususnya para anak didik di sekolah. Agar Pancasila sebagai the living and working ideology (ideologi hidup dan kerja). Kami menyambut baik, Jateng dan Kota Semarang mengendorse penerapan buku BPIP untuk sekolah-sekolah,” kata Benny saat menyambangi kantor PWI Jateng, Semarang, Rabu malam (14/6).
Kedatangan budayawan itu disaambut Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan jajaran, serta Ketua DKP PWI Sri Mulyadi.
Dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan hasil survei lembaga Setara Institute pada lima kota, yang menyebutkan bahwa 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden penelitian menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen dan dapat diganti, sedangkan 35 persen dari mereka mengatakan dibolehkan melakukan kekerasan untuk membela agama.
Realitas tersebut terjadi, kata Benny, diduga akibat selama 23 tahun generasi muda mengalami distorsi sejarah Pancasila karena mata ajar ini ditiadakan dari bangku sekolah. Ujungnya, para siswa menjadi cenderung permisif terhadap hal hal yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila.
”Padahal Bung Karno dalam memformulasikan Pancasila sendiri sudah mengikutkan agama, adat dan budaya yang sudah menjadi dasar berkehidupan bangsa Indonesia. Selalu relevan dalam kehidupan kita. Sesuai sila ketiga dan kelima, Pancasila itu mempersatukan dan menyejahterakan bersama,” tegas stafsus lembaga yang dikepalai Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD itu.
Perlu FGD
Maka dari itu, Benny sangat berharap PWI dan media turut menggaungkan dan menginformasikan buku bahan ajar pendidikan Pancasila kepada masyarakat. Buku Pendidikan Pancasila yang sudah masuk kurikulum pendidikan nasional merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022 yang mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan nasional. Pola pengajaran Pancasila ini terdiri 70 persen materi praktik dan 30 persen teori.
Hal ini bertujuan untuk kembali menghasilkan peserta didik berkarakter Pancasila,tidak hanya sebatas teori dan retorika namun juga benar benar dilaksanakan secara praktis dan efektif dalam kehidupan sehari hari .
Materi bahan ajar yang keberadaannya diapresiasi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sambutannya ini terdiri dari 15 buku bahan ajar Pendidikan Pancasila dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang disusun oleh BPIP.
”Rencananya lebih lanjut selain Buku-buku yang akan djgunakan oleh 55 juta siswa dan 3,5 juta Guru BPIP juga akan membuat materi lanjutan yang akan digunakan sejumlah intansi terkait seperti MPR, Kemendikbudristek, BRIN, Lemhanas, dan Pertinasia (perkumpulan perguruan tinggi nasionalis Indonesia,” katanya.
Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS sendiri menyambut baik inisiasi BPIP untuk mengajak bersama-sama menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik. Dia bahkan menyarankan, agar sosialisasi ini lebih efektif dan terstruktur, perlu dibuat Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan BPIP, pakar/pengamat, unsur dinas pendidikan, dan perwakilan pemprov dan pemkot.
”Kami menyambut baik dan menaruh respek terhadap segala upaya BPIP membumikan nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah melalui bahan ajar. Usulan kami perlu adanya FGD dengan mengundang media, BPIP, pakar pendidikan, pengamat, unsur Pemerintah untuk ikut merumuskan desain sosialisasi agar lebih efektif dan mengena,” ujar dosen jurnalistik dan penulis buku ini.St
