SEMARANG (Jatengdaily.com) -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyesalkan kebijakan yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menetapkan batas atas atau Harga Eceren Tertingggi (HET) pembelian gabah dan beras melalui surat edaran (SE) No.47/TS.03.03/K/02/2023.
Sekretaris FPKS Jateng Riyono, Rabu (1/3/2023) mengatakan, pasalnya Bapanas tidak melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan ini merugikan petani. Karena di masa panen raya saat ini, harga gabah anjlok. Padahal yang memiliki kontribusi besar adalah petani, tetapi tidak ada apresiasi untuk mereka.
Di satu sisi, menurut anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut, sudah tiga tahun Harga Pokok Penjualan (HPP) tidak naik, Permendag 24 tahun 2020 masih dipakai sebagai pedoman penentuan di SE tersebut. Penetapan harga beli gabah dari petani Rp 4.250 sampai dengan Rp 4.6550 yang mulai berlaku 27 Febuari 2023 ini sangat rendah.
”Faktualnya, harga gabah kering panen di petani sudah di angka Rp 5.000 sampai Rp 5.300 per kilogramnya. Kami mendapat keluhan dari para petani di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Pekalongan saat kami bertemu mereka,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan penetapan HET tersebut apalagi bersamaan dengan musim panen. Kondisi ini membuat para petani terpuruk. Di satu sisi, masuknya impor beras 500.000 ton saat ini makin membuat petani menjerit.
More Read
Riyono yang Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan ini mengatakan, kebijakan impor beras yang setiap tahun dilakukan memberikan bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU 119/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana seharusnya pemerintah menjaga dan melindungi petani dari berbagai kebijakan yang tidak pro ke petani.
Apalagi, fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani seperti kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja, dan lainnya.
Lebih lanjut menurutnya, PKS mengusulkan agar pemerintah dalam mengeluarkan HPP harusnya pada akhir tahun berjalan untuk HPP berikutnya. Jangan pas panen baru keluar HPP. Juga ada evaluasi setiap tahun penetapan HPP gabah dan beras.
More Read
”HPP harusnya menguntunghkan petani. Berikan spare 10 – 15 persen keuntungan dari biaya produksi petani, petani Indonesia diberikan ruang kegembiraan dengan harga gabah yang layak. Kami mengusulkan agar harga gabah kering panen di petani minimal Rp 5.000 sampai Rp 5.677,” jelasnya.
Menurutnya beras cadangan nasional wajib diisi oleh beras petani, sehingga menutup ruang impor beras agar tidak merugikan petani, ”Petani sudah berjuang menghasilkan gabah dan beras untuk Indonesia, Berikan apresiasi dengan harga gabah dan beras yang layak,” jelasnya. she
0
