Jatengdaily.com
Oleh: Dwi Asih Septi Wahyuni SST, MSi
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Banyumas
Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Ekonomi Unsoed
SEKTOR pertanian di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi tulang punggung ekonomi di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa daerah dengan persentase tenaga kerja sektor pertanian yang tinggi cenderung memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian yang besar. Namun, ironisnya, daerah-daerah ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun pertanian menyumbang banyak terhadap ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini masih jauh dari ideal.
Tingginya Kemiskinan di Daerah Pertanian
Kabupaten Wonosobo dengan persentase tenaga kerja sektor pertanian terbanyak ke-4 se-Jawa Tengah yakni 22,24 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian, memiliki angka persentase penduduk miskin sebesar 15,58 persen atau terbanyak ke-3 se-Jawa Tengah.
Lain halnya dengan Kota Magelang yang memiliki persentase tenaga kerja sektor pertanian sebesar0,93 persen atau terendah ke-2 se-Jawa Tengah, memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,11 persen atau terendah ke-3 se-Jawa Tengah.
Data tersebut merupakan potret kondisi pada tahun 2023. Meskipun terdapat Kabupaten yang memiliki tenaga kerja sektor pertanian yang tinggi namun persentase penduduk miskin berada dibawah rata-rata Jawa Tengah yakni Kabupaten Temanggung.
Banyak daerah di Jawa Tengah masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Hal ini terlihat dari tingginya persentase tenaga kerja di bidang pertanian, yang di beberapa kabupaten mencapai lebih dari 20% seperti Kabupaten Wonogiri, Blora, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, dan Magelang. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, serta ketergantungan pada faktor cuaca yang tidak menentu.
Apabila dikaitkan antara persentase tenaga kerja sektor pertanian dengan persentase penduduk miskin, menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara persentase tenaga kerja di sektor pertanian dengan tingkat kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya produktivitas, harga hasil panen yang fluktuatif, serta rantai distribusi yang panjang sehingga petani mendapatkan keuntungan yang minim.
Luas Panen Besar, tetapi Tidak Menjamin Kesejahteraan
Badan Pusat Statistik mencatat data luas panen padi setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui buku Provinsi Jawa Tengah dalam Angka. Data luas panen padi dapat dijadikan data referensi yang dapat dibandingkan dengan persentase tenaga kerja sektor pertanian di setiap kabupaten/kota.
Data tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan luas panen padi yang besar cenderung memiliki tenaga kerja pertanian yang banyak dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa meskipun sektor pertanian masih menjadi penggerak ekonomi daerah, namun nilai tambah yang didapat petani masih rendah. Banyak petani yang bekerja sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan.
Dari permasalahan sektor pertanian yang ada di Jawa Tengah, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, di antaranya:
1.Modernisasi Pertanian
Perlu ada pergeseran dari pertanian tradisional ke pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Akses terhadap alat modern, irigasi yang lebih baik, serta penggunaan teknologi digital dalam pemasaran hasil panen dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
2.Diversifikasi Ekonomi
Daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian perlu mendorong diversifikasi ekonomi, misalnya dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar nilai tambah tetap berada di tingkat lokal, bukan di rantai distribusi yang lebih tinggi.
3.Penguatan Kelembagaan Petani
Meningkatkan peran koperasi atau kelompok tani dalam pengelolaan hasil panen dan pemasaran dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih layak. Selain itu, akses terhadap kredit usaha tani yang lebih mudah juga diperlukan agar petani tidak terjerat dalam sistem tengkulak yang merugikan.
4.Peningkatan Infrastruktur dan Kebijakan Harga
Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam membangun infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti jalan yang baik untuk distribusi, gudang penyimpanan hasil panen, serta kebijakan harga yang lebih adil agar petani tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan. Jatengdaily.com-St
