Oleh : Tri Karjono
Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah
Di awal bulan ini, BPS Provinsi Jawa Tengah merilis keadaan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan pada bulan Februari 2025 yang lalu. Tercatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada kondisi bulan tersebut sebesar 4,33 persen.
Ada yang cukup menarik pada hampir setiap kali rilis keadaan ketenagakerjaan ini. Khususnya ketika TPT ini dilihat pada kelompok pendidikan yang ditamatkan. Dimana calon pekerja atau pengangguran dengan pendidikan yang ditamatkan adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) selalu menduduki TPT dengan persentase terbesar.
Walau terlihat cenderung mengalami penurunan pada empat tahun terakhir, namun dengan persentase TPT sebesar 6,83 persen, pada tahun 2025 ini masih tercatat tertinggi diantara enam kelompok pendidikan yang lain.
Suatu ketika seorang guru SMK mempertanyakan kondisi ini kepada penulis.
Bagaimana mungkin ketika SMK yang notabene menjadi wahana atau tempat mempersiapkan calon tenaga kerja yang terampil dan kompeten pada bidang-bidang tertentu justru bukan menjadi harapan bagi siswanya di kemudian hari dapat cepat atau langsung mendapat pekerjaan. Jelas dari data yang dirilis tersebut menjadi kekhawatiran guru dan pengelola SMK akan minat calon siswa untuk belajar di SMK. Mereka akan berfikir ulang ketika akan masuk SMK.
Jangan-jangan ketika lulus SMK yang diharapkan bisa langsung bekerja, justru mempunyai peluang yang lebih kecil dibanding yang berasal dari sekolah pada non kejuruan. Dimana tercatat hanya 4,06 persen dari calon pekerja dengan lulusan SMA umum yang berstatus menganggur.
Definisi
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya memahami definisi ketenagakerjaan, utamanya definisi pengangguran yang menjadi acuan BPS dalam mengeluarkan indikator tersebut.
Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Ketika jumlah pada kondisi ini dibanding dengan angkatan kerja yaitu yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan maka akan menghasilkan TPT yang dinyatakan dalam persen.
Maka ketika TPT bulan Februari 2025 Jawa Tengah diatas yang sebesar 4,33 persen, dapat dipahami sebagai persentase dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang sedang tidak bekerja dan berada pada usia produkstif tetapi punya keinginan bekerja atau bersedia jika diberi pekerjaan.
Jika angkatan kerja penduduk Jawa Tengah sebesar 21,87 juta orang, maka jumlah penduduk yang sementara masih menganggur sebanyak sekitar 950 ribu orang.
TPT digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Sehingga TPT dengan pendidikan terakhir SMK diasumsikan bahwa seberapa besar persentase lulusan SMK yang siap kerja tetapi pada saat bersamaan belum bekerja.
Pendidikan
Dari angkatan kerja yang ada, 95,67 persen merupakan penduduk yang bekerja. Dalam rilis dinyatakan bahwa 15,25 persen atau 3,19 juta diantaranya adalah penduduk bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMK.
Jika diasumsikan komposisi pendidikan yang ditamatkan dari penduduk yang menganggur adalah sama dengan yang bekerja, maka sekira 0,66 persen atau 145 ribu orang yang menganggur dari 21,8 juta orang angkatan kerja di Jawa Tengah diantaranya berpendidikan SMK.
Jumlah ini lebih rendah dibanding jumlah penduduk menganggur dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD dan SMP. Namun ini lebih tinggi dibanding dengan jumlah penganggur dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan DIV keatas, diploma I-II dan SMA umum.
Dibanding SMA Umum
Jika dibandingkan dengan jumlah dan persentase pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA umum mengapa lebih banyak dan lebih tinggi pada pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMK, maka dapat dipahami bahwa :
Pertama, lulusan SMA walaupun dari sisi jumlah lebih banyak setiap tahunnya, tetapi sangat banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita ketahui bahwa ketika masuk pada SMA umum maka orientasi ke depan setelah lulus sebagian besar akan melanjutkan kuliah. Dan pada kenyataannya demikian.
Alhasil sebagian besar lulusan SMA umum yang sedang kuliah tidak masuk dalam kategori angkatan kerja. Sehingga tidak berpotensi msuk ke dalam status bekerja maupun pengangguran.
Kedua, sebagian dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA umum dan sedang kuliah, dan sementara yang bersangkutan juga bertatus bekerja, maka akan menambah porsi atau persentase status bekerja dalam angkatan kerja. Jelas ini akan memperkecil persentase TPT pada kategori lulusan ini.
Ketiga, masih banyak dunia kerja atau pekerjaan yang tidak perlu membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus. Jenis pekerjaan ini tentunya menjadi peluang bagi sebagian lulusan SMA umum yang tidak melanjutkan kuliah dan tidak ‘nyambi’ kuliah untuk dapat bekerja. Inipun akan menambah angkatan kerja dan porsi bekerja.
SMK
Sementara itu sekolah SMK memang ditujukan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan tertentu.
Hal ini menjadikan, pertama, sedikit bahkan sangat sedikit lulusan SMK yang melanjutkan kuliah. Sehingga status lulusan SMK hampir seluruhnya menjadi bagian dari angkatan kerja, karena tentunya punya keterampilan dan ingin bekerja sesuai keterampilannya.
Walaupun dari sisi jumlah lulusan jauh lebih sedikit dibanding dengan lulusan SMA umum tetapi mamou menjadi sebab mendekati atau bahkan melebihi angkatan kerja SMA umum.
Kedua, kecenderungan kebutuhan tenaga terampil pada dunia kerja oleh pemberi kerja sangat selektif. Jika tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan maka akan sangat beresiko pada tujuan usaha.
Cenderung akan lebih memilih lulusan SMA umum dibanding dengan keterampilan yang yang telah jelas bahkan jauh berbeda. Lebih memilih yang tahu sedikit hal daripada memilih yang tahu banyak tentang sedikit hal tapi hal tersebut jelas tak sesuai.
Altrenatif Solusi
Mencermati hal tersebut di antara yang bisa menjadi alternatif solusi di antaranya adalah:
Pertama, sekolah menengah kejuruan harus mampu membaca peluang bagi jurusan yang akan ditawarkan ke calon siswa yang sekira dalam beberapa tahun kedepan dibutuhkan oleh pasar kerja. Tentunya ini tidak mudah, karena harus membutuhkan modal yang besar untuk agile terhadap sarana dan prasarana studi yang harus dibutuhkan.
Pihak sekolah harapannya juga mampu memberi sooftskill dan hardskill yang memadai serta memotivasi dan bagaimana cara menjadi pelaku usaha. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya menunggu untuk mendapat pekerjaan tetapi mampu menciptakan.
Kedua, dibutuhkan kerjasama dengan calon pemberi kerja. Kerjasama bisa dilakukan terkait dengan kesepakatan kepastian penyerapan tenaga kerja. Juga terkait pada pemenuhan alternatif pertama yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang studi dalam memenuhi skil dan kompetensi sesuai yang diharapkan calon pemberi kerja.
Ketiga, pemerintah dalam hal ini dinas atau instansi terkait harus aktif memperhatikan sekolah-sekolah kejuruan.
Instansi terkait dapat menjadi jembatan bagi sekolah kejuruan dan dunia usaha untuk dapat melakukan sinegi dan memastikan sinergi tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.
Instansi terkait bersama sekolah melakukan registrasi by name terhadap semua lulusan SMK dan mengidentifikasi serta terupdate apakah si A atau si B telah punya usaha serta terserap atau belum pada pasar kerja.
Intansi terkait dengan pemberi kerja juga berkoordinasi secara kontinyu terkait jumlah dan jenis keterampilan yang dibutuhkannya.
Bersama perbankan, instansi terkait berkoordinasi terkait dengan kemudahan dalam penyediaan modal bagi lulusan SMK yang berkeinginan membangun saha secara madniri.
Bagaimana pun dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kexejahteraan masyarakat telah menjadi komitmen bersama. Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan diantaranya bagaimana seluruh masyarakat mampu dapat hidup dengan layak.
Kelayakan dalam hidup tak lepas dari keterpenuhan kebutuhan dari tersedianya pendapatan. Pendapatan hanya bisa diperoleh dari bekerja atau berusaha. Maka menurunkan TPT menjadi satu pintu menuju komitmen tersebut tercapai. Jatengdaily.com-St