SEMARANG (Jatengdaily.com)– Jumlah lahan kritis di wilayah Jawa Tengah pada tiga tahun terakhir berkurang, mencapai 75 ribu hektare. Pemulihan lahan kritis tersebut terus dilakukan melalui program perhutanan sosial.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12/2025).
Dikatakan, data lahan kritis di Jawa Tengah pada 2022 hingga 2024 sejumlah 392 ribu hektare. Kini, lahan itu berkurang menjadi total 317.629 hektare.
Dia mendorong agar terus dilakukan pemulihan lahan kritis tersebut, melalui program perhutanan sosial.
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan, terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah,” kata Widi
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan, kosep perhutanan sosial diharapkan selain memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar, juga tetap menjaga kawasan hutan sebagaimana fungsinya.
“Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” kata sekda.
Karenanya, pemulihan lahan kritis khususnya melalui konsep program perhutanan sosial perlu pendampingan penuh, supaya kondisi hutan masih terjaga sebagaimana fungsinya. Dengan begitu, hutan tetap menjadi penjaga ekosistem alam.
Sumarno mendorong pendampingan penuh dengan skema perhitungan yang tepat. Di antaranya, 50% pemanfaatan perhutanan sosial dengan tanaman keras, 30% tanaman keras buah-buahan, dan 20% tanaman semusim.
“Dengan konsep ini fungsi hutan ini akan menjadi lebih pulih dan punya dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan konsep ini pelestarian hutan di Jawa Tengah akan terjaga dengan baik,” ucapnya. she