SEMARANG (Jatengdaily.com) – Wakil Wali Kota Semarang, Dr. Ir. Iswar Aminuddin, M.T., menegaskan Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan strategi pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
Menurut Iswar, salah satu wujud keadilan dalam ekonomi syariah tercermin pada sistem distribusi yang sehat dan transparan. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Kurma (Kupasan Ramadan Penuh Makna) di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Rabu 4 Maret 2026.
“Distribusi dari hulu ke hilir jangan sampai terganggu, apalagi karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,” ujarnya.
Ia mencontohkan hasil inspeksi mendadak (sidak) pemkot Semarang yang menemukan sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional lebih tinggi dibandingkan supermarket. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi panjangnya rantai distribusi di pasar tradisional, sementara supermarket memiliki jalur distribusi yang lebih singkat dan terintegrasi.
“Dari petani langsung ke distributor, lalu disalurkan ke cabang-cabang yang ada,” jelasnya.
Selain harga, Iswar juga menyoroti aspek mutu barang yang dinilai relatif lebih terjaga di supermarket. Meski demikian, Pemkot Semarang berkomitmen memperkuat daya saing pasar tradisional melalui pengendalian harga dan stabilisasi pasokan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperluas program bazar pasar murah. Jika sebelumnya digelar di tingkat kecamatan, kini kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh kelurahan secara rutin guna membantu pengendalian harga bahan pokok.
Selama Ramadan, Pemkot Semarang juga memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, mulai dari ketersediaan stok, pengendalian inflasi, hingga stabilitas harga. Iswar menyebutkan, meskipun terjadi kenaikan inflasi sebesar 4 persen secara year on year, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, jika dirata-ratakan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, inflasi Kota Semarang masih di bawah rata-rata provinsi,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh program yang dijalankan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Iswar juga mengakui masih terdapat hambatan dalam distribusi bahan pangan di lapangan. Untuk itu, Pemkot Semarang bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai aturan.
Dialog tersebut turut dihadiri jajaran pengurus MAJT, antara lain Prof. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Dr. KH Muhyiddin, M.Ag., Drs. Istajib AS, dan Ir. H. Suparno, serta peserta Rohis dari berbagai daerah di Indonesia. St