SEMARANG (Jatengdaily.com) – Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan, keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi indikator penting yang tak bisa lagi diabaikan. Kehadiran perempuan di posisi strategis bukan sekadar simbol kesetaraan gender, melainkan fondasi bagi lahirnya kebijakan yang lebih responsif, berimbang, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Di era globalisasi, peran perempuan dalam kepemimpinan strategis dituntut melampaui sekadar angka representasi. Transformasi menjadi kata kunci—yakni bagaimana kehadiran perempuan mampu menghadirkan dampak nyata dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan progresif. Partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor menjadi langkah penting untuk memastikan suara perempuan terwakili secara substantif, bukan hanya administratif.
Komitmen terhadap pengarusutamaan gender (PUG) sejatinya telah lama menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, serta komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan, baik di eksekutif, legislatif, maupun kelembagaan lainnya, masih belum proporsional. Pada periode DPR RI 2024–2029, partisipasi perempuan memang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sekitar 21,9–22,1 persen atau sekitar 128 dari 580 anggota. Sebanyak 37,7 persen calon legislatif pada Pemilu 2024 adalah perempuan. Meski demikian, kendala struktural seperti politik kekerabatan—yang menyumbang sekitar 45 persen keterpilihan—masih memengaruhi kualitas representasi dan menunjukkan perlunya penguatan partisipasi yang lebih substansial.
Di tingkat daerah, situasi serupa juga terlihat di Kota Semarang. Data menunjukkan keterlibatan perempuan di parlemen daerah masih berkisar 18,71 persen pada 2021, 18 persen pada 2023 dan 2024, serta meningkat menjadi 20,17 persen pada 2024. Meski ada kenaikan, angka ini masih berada di bawah target minimal 30 persen yang kerap didorong sebagai ambang batas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Tantangan ke depan pun tidak ringan. Budaya patriarki yang masih mengakar, norma sosial yang bias gender, serta minimnya dukungan kelembagaan terhadap kepemimpinan perempuan menjadi hambatan struktural dan kultural yang nyata. Akses terhadap jejaring strategis dan pengembangan kapasitas pun masih terbatas. Ditambah lagi, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan ketidakstabilan indeks ketimpangan gender menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi melalui edukasi keadilan gender secara luas dan sistematis.
Menjawab tantangan tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kota Semarang menggelar Seminar bertema “Perempuan sebagai Penggerak Perubahan: Siap Berperan Aktif di Era Globalisasi. Menjadi Pemimpin Perempuan yang Mandiri, Progresif, dan Berdaya”. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor untuk memperkuat komitmen, jejaring, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor pengambilan keputusan.
Seminar dan Konferensi Cabang ini dilaksanakan pada Minggu, 15 Februari 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung DPRD Kota Semarang. Kegiatan ini menghadirkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sebagai keynote speaker dengan topik “Perempuan sebagai Penggerak Perubahan”.
Turut hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Dyah Tunjung Pudyawati, yang membawakan materi “Memperkuat Peran Perempuan dalam Mendorong Kebijakan Berkeadilan”, serta tokoh perempuan nasional Ida Budhiati dengan topik “Perempuan sebagai Penggerak dalam Pengambil Keputusan: Hak, Akses dan Partisipasi”.
Sebanyak 300 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari 16 kelompok kepentingan KPI Cabang Kota Semarang serta tamu undangan dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi dan komunitas perempuan akar rumput, organisasi sosial kemasyarakatan, aktivis/NGO, hingga jurnalis. Usai seminar, kegiatan dilanjutkan dengan Konferensi Cabang KPI yang bersifat internal.
Ketua Panitia, Dian Hastuti Wardani, S.E., menyampaikan bahwa forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi berbasis bukti yang mampu memperkuat kapasitas perempuan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran strategis perempuan di ruang publik. Sementara itu, Humas kegiatan, Yeni Sistiani, S.E., menegaskan bahwa perjuangan perempuan bukanlah “menggantung asap”, melainkan proses panjang menyemai benih-benih perubahan yang kelak akan tumbuh menjadi kekuatan kolektif.
Perjuangan perempuan di Kota Semarang hari ini bukan hanya tentang memenuhi kuota, melainkan tentang membangun kepemimpinan yang berintegritas, demokratis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen berkelanjutan, perempuan diharapkan semakin tangguh dan kokoh sebagai penggerak perubahan—mewujudkan Kota Semarang yang lebih maju, adil, dan demokratis. St