Oleh: S. Budiutomo, S.Ag., S.H., M.Hum.
Sekretaris MHH PDM Kota Semarang
PERSIDANGAN mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menjadi salah satu ujian penting bagi wajah peradilan Indonesia. Perdebatan mengenai keaslian ijazah, pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, permintaan pengujian ulang, hingga keberatan Jokowi terhadap pemeriksaan tersebut telah membawa perkara ini melampaui persoalan dokumen akademik.
Yang sedang diuji bukan hanya sebuah ijazah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi penegakan hukum. Independensi peradilan diuji oleh bayang-bayang kekuasaan dan tekanan publik. Pengadilan dibangun untuk adil terhadap kekuasaan, tetapi tidak jarang justru kekuasaan yang menentukan sejauh mana hukum boleh bergerak. Hakim adalah penjaga keadilan, bukan pembaca undang-undang. Ia bukan penonton yang duduk menyaksikan pertarungan para pihak, melainkan pemegang mandat konstitusional untuk memastikan bahwa kebenaran mendapatkan ruang dan keadilan tidak dikalahkan oleh pengaruh kekuasaan.
Apakah pengadilan cukup menerima kesimpulan pemeriksaan institusi kepolisian dan tuntutan jaksa, ataukah hakim harus berani menguji kembali proses dan kualitas pembuktian ketika terdapat keberatan yang relevan? Jawabannya terletak pada keberanian hakim menjaga jarak dari kekuasaan.
Kekuasaan yang Merdeka
Dalam negara hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kata merdeka bukan sekadar atribut kelembagaan. Ia merupakan tuntutan moral, etik, sekaligus konstitusional. Hakim bukan perpanjangan tangan pemerintah, kepolisian, kejaksaan, partai politik, maupun kelompok masyarakat tertentu. Hakim harus memiliki keberanian intelektual dan integritas moral untuk menguji setiap alat bukti, termasuk bukti yang berasal dari institusi negara.
Dalam konteks perkara ijazah Jokowi, pemeriksaan Bareskrim Polri yang menyimpulkan dokumen tersebut identik dengan pembanding merupakan fakta yang patut dipertimbangkan. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium bukanlah putusan pengadilan. Ia merupakan alat bukti atau bagian dari bahan pembuktian yang bobotnya harus dinilai bersama alat bukti lainnya.
Tidak ada institusi yang memiliki monopoli atas kebenaran. Oleh karena itu, jika terdapat permintaan pengujian forensik ulang yang memiliki dasar relevan, hakim perlu mempertimbangkannya secara objektif—bukan otomatis mengabulkannya, tetapi juga tidak boleh menolaknya hanya karena pemeriksaan pernah dilakukan oleh aparat negara. Hakim bukan tukang stempel hasil pemeriksaan institusi. Hakim adalah penguji kebenaran berdasarkan hukum dan alat bukti.
Kita juga perlu membangun narasi kritis bahwa relasi antara kekuasaan dan penegakan hukum merupakan persoalan klasik dalam kehidupan bernegara. Selama seseorang memiliki kekuasaan, selalu ada kemungkinan munculnya konflik kepentingan, ketergantungan kelembagaan, atau tekanan politik. Hal ini tidak berarti setiap keputusan aparat pasti merupakan pesanan penguasa, tetapi kemungkinan tersebut harus dapat diuji melalui mekanisme pengawasan dan pembuktian.
Pemeriksaan ijazah Jokowi oleh Bareskrim Polri berlangsung pada masa pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) saat itu adalah Listyo Sigit Prabowo. Fakta kronologis ini tidak cukup untuk menyimpulkan adanya intervensi atau rekayasa. Akan tetapi, konteks kekuasaan tersebut menjelaskan mengapa sebagian masyarakat mempertanyakan independensi pemeriksaan.
Di sinilah hakim harus hadir. Hakim tidak perlu ikut dalam kecurigaan publik, tetapi juga tidak boleh menutup telinga terhadap pertanyaan publik. Ia harus mampu memisahkan prasangka dari fakta, opini dari bukti, serta tekanan politik dari pertimbangan hukum. Jika hasil pemeriksaan Bareskrim memang benar, pemeriksaan independen justru dapat memperkuatnya. Jika ditemukan persoalan, pengadilan memiliki kesempatan untuk mengungkapnya melalui proses yang sah. Kebenaran yang kuat tidak perlu takut diuji.
Menguji Konteks
Ada persoalan hukum yang tidak boleh diabaikan. Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, apakah pengadilan cukup memeriksa pernyataan yang dianggap mencemarkan tanpa menelaah konteks dan dasar faktual yang melatarbelakanginya?
Hakim sudah barang tentu memeriksa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk kesengajaan, konteks komunikasi, tujuan pernyataan, dasar informasi, serta apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana ataukah tidak.
Dalam perkara ini, persoalan keaslian ijazah memang bukan pokok dakwaan terhadap Roy Suryo dan pihak lainnya. Namun, apabila persoalan tersebut relevan untuk menilai konteks dan dasar tuduhan, hakim tidak seharusnya mengabaikannya.
Jangan sampai pengadilan hanya sibuk mengadili orang yang mempertanyakan sebuah dokumen, tetapi tidak memberikan ruang yang memadai untuk menguji fakta yang menjadi sumber pertanyaan tersebut. Perlu dibedakan antara kebebasan berpendapat dan fitnah. Kebebasan berpendapat bukan lisensi untuk menuduh tanpa dasar. Sebaliknya, perlindungan nama baik juga bukan instrumen untuk membungkam pertanyaan yang memiliki dasar faktual dan kepentingan publik. Di sinilah kecermatan hakim dibutuhkan.
Hakim Progresif
Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan keadilan. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas prosedur ketika substansi keadilan belum ditemukan. Sementara itu, pemikiran Ronald Dworkin terkait hermeneutika hukum mengingatkan bahwa hukum mesti ditafsirkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, bukan semata-mata mengikuti bunyi aturan secara mekanis.
Dalam konteks ini, hakim perlu mengembangkan penalaran hukum yang mampu mempertemukan teks peraturan dengan realitas sosial. Bukan berarti hakim boleh mengabaikan hukum positif atau menciptakan hukum berdasarkan pemikiran pribadi. Justru sebaliknya, hakim menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab untuk memastikan hukum tidak kehilangan tujuan keadilannya.
Hakim dapat meminta penjelasan ahli, menguji metodologi pemeriksaan forensik, memeriksa integritas barang bukti, serta menilai apakah pengujian tambahan diperlukan. Apabila menolak permintaan pemeriksaan ulang, hakim wajib menjelaskan alasan hukum dan pertimbangannya secara rasional. Independensi hakim bukan berarti bebas dari aturan. Independensi berarti bebas dari tekanan di luar hukum ketika menjalankan aturan.
Hakim akan kehilangan kemerdekaannya ketika mempertimbangkan siapa yang sedang diadili, bukan apa yang sedang dibuktikan (tunduk kepada kekuasaan). Sebaliknya, hakim tidak boleh menjadikan popularitas, kemarahan massa, atau viralitas sebuah perkara sebagai dasar putusan (tunduk kepada tekanan opini publik).
Keadilan tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang mendukung seseorang. Keadilan juga tidak ditentukan oleh tingginya jabatan seseorang. Asas equality before the law menempatkan setiap orang sama di hadapan hukum. Mantan presiden memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk pada proses hukum.
Polemik ijazah Jokowi tidak boleh diselesaikan melalui perang opini, demonstrasi, atau saling tuduh di media sosial. Pengadilan harus menjadi ruang untuk menguji fakta secara objektif. Tidak ada pihak yang boleh memonopoli kebenaran. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga siapa yang berani menegakkan keadilan ketika berhadapan dengan kekuasaan. JATENGDAILY.COM
