Oleh: Mohammad Agung Ridlo
“Untuk atasi banjir Semarang secara berkelanjutan, terapkan pendekatan holistik: perawatan rutin infrastruktur, drainase modern seperti sponge city, serta edukasi partisipatif masyarakat”.
Saat ini, Kota Semarang dilanda hujan intens dengan suhu sekitar 77°F (25°C) dan kelembaban udara mencapai 94%. Kondisi cuaca ekstrem ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga memicu masalah serius seperti banjir di daerah rendah dan kerusakan infrastruktur.
Sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari 1,6 juta jiwa, Semarang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Artikel ini mengupas permasalahan tersebut, akar penyebabnya, serta solusi konkret yang dapat diterapkan pemerintah dan masyarakat untuk membangun ketahanan kota.
Kondisi Cuaca Saat Ini dan Dampak Langsungnya
Hujan lebat yang mengguyur Semarang sejak beberapa hari terakhir telah mencapai intensitas tinggi, melebihi rata-rata musiman. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan curah hujan harian mencapai 100-150 mm di beberapa titik, disertai angin kencang hingga 20 km/jam. Suhu 77°F terasa lebih dingin karena kelembaban 94%, yang membuat udara terasa lembab dan pengap.
Kondisi ini mirip pola La Niña yang diprediksi BMKG untuk awal 2026, dengan peningkatan curah hujan di Jawa Tengah sebesar 20-30% dibanding tahun normal.
Dampak paling nyata adalah banjir di daerah rendah seperti Genuk, Gayamsari, dan Pedurungan.
Genangan air setinggi berkisar antara 50-100 cm melumpuhkan lalu lintas di beberapa titik ruas jalan dan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan Kompleks Industri Lamicitra di Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, diterjang banjir hebat pada Jumat dini hari, 9 Januari 2026.
Bencana ini dipicu oleh jebolnya tanggul kolam retensi milik Pelindo sepanjang 30 meter yang tak mampu menahan debit air. Akibatnya sejumlah perusahaan garmen yang beroperasi di kawasan tersebut terendam air dengan ketinggian mencapai 80 sentimeter, yang mengakibatkan aktivitas produksi lumpuh total.
Berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang, banjir mulai menggenangi jalanan dan area pabrik sejak dini hari. Kondisi ini mengganggu aktivitas ribuan karyawan yang hendak berangkat bekerja pada sif pagi.
Selain itu, hujan lebat merusak aspal di beberapa ruas jalan kota, menyebabkan lubang-lubang yang mengancam keselamatan pengendara. Bangunan tua di Kawasan Kota Lama juga berpotensi retak akibat rembesan air terus-menerus.
Masalah semakin parah karena saluran drainase tersumbat oleh sampah, sehingga banjir semakin meluas.
Akar Masalah: Dari Perubahan Iklim hingga Kelalaian Manajemen
Permasalahan ini bukan sekadar hujan lebat, melainkan akumulasi faktor struktural.
Pertama, perubahan iklim global menjadi pemicu utama. Menurut Laporan IPCC 2023, Indonesia mengalami peningkatan curah hujan ekstrem sebesar 15% per dekade akibat pemanasan global.
Di Semarang, kenaikan permukaan air laut (abrasi) sebesar 5 mm/tahun memperburuk banjir rob, di mana air laut memenuhi drainase.
Studi Universitas Diponegoro (Undip) 2025 menunjukkan pola hujan tidak terduga ini meningkatkan frekuensi banjir dari 2 kali menjadi 5 kali per tahun.
Kedua, kurangnya perawatan infrastruktur memperparah situasi. Banyak saluran drainase dibangun pada era 1980-an dengan kapasitas hanya 50 liter/detik, padahal kebutuhan kini mencapai 200 liter/detik. Sampah rumah tangga dan limbah industri menyumbat sungai-sungai, sehingga normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, dan sungai-sungai lain di Semarang perlu dilakukan secara rutin.
Di kawasan Semarang bagian atas pembangunan telah mengubah lahan resapan menjadi permukiman. Tutupan hijau turun dari 25% (2000) menjadi 12% (2025), mengurangi kemampuan tanah menyerap air hingga 40%. Polusi industri di kawasan Ungaran juga menambah beban drainase melalui limbah kimia yang mengentalkan air hujan.
Solusi Komprehensif: Perawatan, Pengembangan, dan Edukasi
Untuk mengatasi masalah banjir di Semarang secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini bertumpu pada empat pilar utama: perawatan rutin infrastruktur, pengembangan sistem tata air modern, edukasi dan partisipasi masyarakat, serta integrasi kebijakan secara menyeluruh.
Pertama, Perawatan Rutin Infrastrktur.
Pemerintah kota harus menerapkan pemeliharaan preventif secara berkala, seperti pembersihan drainase setiap tiga bulan. Libatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui program “Semarang Bersih” seperti pada 2024, yang berhasil membersihkan 500 kilometer drainase dan mengurangi risiko banjir hingga 30%. Selain itu, kolaborasi dengan TNI/Polri dapat mempercepat pengerukan sungai, sehingga meningkatkan efektivitas secara keseluruhan.
Kedua, Pengembangan Sistem Tata Air, Drainase, dan Green Infrastructure. Bangun sistem ini berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Semarang, termasuk restorasi mangrove di pantai utara untuk mencegah rob dan abrasi.
Ketiga, Edukasi dan Partisipasi Masyarakat. Edukasi menjadi kunci perubahan perilaku melalui kampanye “Semarang Anti Sampah” di media sosial, sekolah, dan masjid.
Kampanye ini mencakup pelatihan komunitas untuk pilah sampah serta larangan membuang limbah ke sungai. Dorong pula gotong royong warga menanam pohon di lahan kosong guna meningkatkan resapan air.
Keempat, Integrasi Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim. Integrasikan semua solusi ini dalam Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAD). Libatkan swasta melalui program CSR, seperti Pertamina yang menyediakan pompa banjir, serta pantau melalui aplikasi “Banjir Semarang” untuk laporan real-time dari warga.
Kesimpulan
Hujan lebat di Semarang saat ini menjadi pengingat mendesak akan urgensi adaptasi. Perubahan iklim dan kelalaian infrastruktur adalah musuh bersama, tetapi perawatan rutin, drainase canggih, dan edukasi masyarakat merupakan senjata ampuh.
Wali Kota Semarang perlu mengalokasikan 20% APBD 2026 untuk inisiatif ini, sementara warga aktif menjaga lingkungan. Bersama, kita bangun Semarang sebagai kota lestari yang bangkit dari tantangan banjir.
Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st
