Oleh: Mochamad Riyanto
SEJAK akhir April lalu, seorang selebgram tak boleh lagi berkata “obat ini ampuh” di akun pribadinya. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2026 tentang Promosi dan Iklan Obat melarang perorangan, termasuk influencer, mempromosikan atau mempublikasikan obat. Mereka hanya boleh tampil sebagai pemeran dalam iklan yang sudah disetujui BPOM.
Langkah itu patut diapresiasi. Namun, ada satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah persoalan iklan kesehatan di ruang digital memang berhenti pada influencer?
Data berbicara lain. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut, sepanjang 2023 hingga 2025, ada sekitar 1,3 juta tautan yang diajukan untuk ditutup. Tahun ini saja, lebih dari 200 ribu tautan penjualan obat dan kosmetik ilegal ditindak bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.
Angka itu bukan semata tanda keberhasilan. Ia juga menunjukkan bahwa lapak yang ditutup hari ini bisa muncul lagi besok dengan nama akun berbeda.
Kucing-kucingan
Pengawasan kita masih bekerja seperti main petak umpet. BPOM berpatroli siber, menemukan tautan, mengajukan penutupan, lalu platform menurunkan konten. Penjual cukup membuat akun baru. Siklus pun berulang.
Larangan bagi influencer juga mudah diakali. Banyak promosi kini tidak datang dari selebgram bercentang biru, melainkan dari ribuan akun afiliasi dan akun anonim yang mendapat komisi dari setiap klik. Mereka tidak merasa sebagai influencer, tetapi pesan yang mereka sebarkan sama menyesatkannya.
Masalahnya, regulasi kita lebih banyak membidik pembuat pesan, bukan ruang tempat pesan itu disebarkan dan diperjualbelikan. PerBPOM 7/2026 memang melarang fitur komunikasi dua arah di media sosial dipakai untuk transaksi obat.
Tetapi, sanksinya bersifat administratif: peringatan, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin edar atau sertifikat distribusi. Penjual gelap yang sejak awal tak punya izin apa pun tentu tak gentar diancam pencabutan izin.
Pola serupa terlihat pada PP Nomor 28 Tahun 2024. Aturan itu sudah melarang iklan rokok di media sosial. Namun, lebih dari dua tahun berlalu, petunjuk teknisnya belum juga terbit sehingga larangan tersebut belum bisa dijalankan. Aturan lahir dengan semangat, lalu tersendat di pelaksanaan.
Algoritma Ikut Berjualan
Dalam hukum perlindungan konsumen, iklan dinilai dari isi dan dampaknya. Di ruang digital, dampak itu dilipatgandakan oleh algoritma. Video testimoni obat pelangsing dengan klaim berlebihan bisa ditonton jutaan kali bukan karena pengiklan membayar mahal, melainkan karena sistem rekomendasi platform menilainya menarik.
Artinya, platform bukan papan pengumuman yang pasif. Ia ikut menentukan siapa melihat apa. Uni Eropa lebih dulu menyadari hal ini.
Lewat Digital Services Act, platform raksasa diwajibkan menilai dan menekan risiko sistemik layanannya, termasuk risiko terhadap kesehatan publik, dengan ancaman denda hingga 6 persen dari omzet global.
Ketika fitur siaran langsung belanja menjadi kanal favorit penjual produk ilegal, platform turut menikmati lalu lintas dan komisinya. Wajar jika tanggung jawabnya tidak berhenti pada kalimat “kami akan menurunkan konten setelah dilaporkan”.
Kerugiannya pun tidak hanya soal kesehatan. BPOM menaksir potensi nilai ekonomi dari pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal di marketplace sepanjang 2025 mencapai Rp49,82 triliun.
Industri farmasi dan UMKM jamu yang taat izin harus bersaing dengan produk tanpa uji yang dijual lebih murah dan dipromosikan lebih bombastis. Regulasi yang lemah di hulu akhirnya menghukum pelaku usaha yang jujur.
Tiga Jalan
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Setidaknya ada tiga hal.
Pertama, geser beban kepatuhan ke platform. Setiap lapak yang menjual obat, obat bahan alam, dan suplemen wajib diverifikasi nomor izin edarnya secara otomatis dengan basis data BPOM sebelum produk tayang. Marketplace sudah mampu memverifikasi identitas penjual dan rekening. Memeriksa nomor izin edar bukan perkara sulit. Yang belum ada adalah kewajiban hukumnya.
Kedua, perlakukan konten obat ilegal dan klaim kesehatan berbahaya sebagai kategori mendesak. Tenggat penurunannya harus sangat pendek, disertai denda yang nyata bagi platform yang lalai. Tanpa itu, penurunan konten hanya bergantung pada kemurahan hati platform.
Ketiga, manfaatkan masa transisi. Persetujuan iklan yang terbit berdasar aturan lama wajib menyesuaikan paling lambat 12 bulan sejak PerBPOM 7/2026 diundangkan, yakni akhir April 2027. Sisa waktu itu sebaiknya dipakai BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Komdigi untuk menyusun pedoman bersama tentang tanggung jawab platform, bukan sekadar sosialisasi kepada influencer.
Konsumen juga perlu dibekali. Di tengah banjir ulasan dan siaran langsung, perlu terus diingatkan bahwa testimoni bukanlah bukti khasiat, dan label “herbal” bukan jaminan aman. BPOM sendiri berulang kali menemukan jamu dan suplemen yang diam-diam dicampur bahan kimia obat.
Kebiasaan sederhana, seperti mengecek izin edar di situs atau aplikasi BPOM sebelum membeli, harus dikampanyekan semasif konten promosi itu sendiri.
Melarang influencer adalah langkah awal yang benar. Namun, jika platform tetap dibiarkan menjadi pasar bebas klaim kesehatan, kita hanya mengganti wajah penjual, bukan menutup lapaknya. Perlindungan kesehatan publik di era digital menuntut keberanian mengatur pihak yang memegang kendali atas algoritma.
Mochamad Riyanto, [Akademisi Universitas 17 Agustus 1945, Semarang]; peneliti hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. JATENGDAILY.COM



