SEMARANG (Jatengdaily.com) — Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Perwakilan Jawa Tengah menerima kunjungan mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang dalam rangka Praktik Pengenalan Lapangan (PPL).
Kegiatan yang berlangsung dalam dua kali pertemuan, yakni pada Senin (2/11/2026) dan Senin (9/11/2026), ini dirancang untuk mengenalkan mahasiswa pada praktik kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non-litigasi).
Melalui agenda ini, para mahasiswa berkesempatan memahami keberadaan, fungsi, hingga prosedur beracara dan ketentuan persidangan arbitrase syariah secara menyeluruh.
Pada kunjungan pertama, Senin (2/11/2026), rombongan PPL UNWAHAS disambut langsung oleh Ketua BASYARNAS-MUI Perwakilan Jawa Tengah, Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
Dalam pemaparannya, Eman mengulas aspek kelembagaan mulai dari sejarah pembentukan, kedudukan hukum, kewenangan, hingga prinsip penyelesaian sengketa.
Eman menjelaskan bahwa hadirnya BASYARNAS tak lepas dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia—seperti perbankan, pembiayaan, hingga asuransi—yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai karakteristik akad syariah.
Gagasan lembaga ini bermula dari Rakernas MUI 1992 yang melahirkan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993, sebelum akhirnya berganti nama menjadi BASYARNAS melalui SK MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003.
”Meskipun secara organisatoris berada di bawah MUI, BASYARNAS-MUI bersifat otonom dan independen. Arbiter wajib mandiri, objektif, dan tidak memihak dalam memutus sengketa muamalah,” tegas Eman.
Ia juga menekankan bahwa kewenangan BASYARNAS mencakup bidang perdagangan, keuangan, dan industri syariah, dengan syarat utama adanya kesepakatan atau klausula arbitrase tertulis antarpihak.
Melengkapi pembekalan kelembagaan, kunjungan kedua pada Senin (9/11/2026) berfokus pada ranah teknis beracara. Mahasiswa diterima oleh Sekretaris BASYARNAS-MUI Perwakilan Jateng, Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., didampingi anggota pengurus, H. Zainal Abidin Petir, S.Pd., S.H., M.H.
Umar Ma’ruf memaparkan bahwa tata cara persidangan diatur berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS-MUI No. PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021.
Tahapan alur perkara dimulai dari pendaftaran permohonan, penunjukan arbiter tunggal atau majelis, hingga pemeriksaan yang meliputi permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
”Karakteristik persidangan BASYARNAS digelar secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak, serta dapat dilaksanakan secara luring, daring, maupun hibrida dengan batas waktu pemeriksaan maksimal 180 hari kalender,” terang Umar.
Umar menegaskan bahwa arbiter wajib mengupayakan perdamaian sejak sidang pertama. Jika perdamaian tercapai, kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian yang bersifat final and binding (final dan mengikat).
Namun, jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, eksekusinya memerlukan bantuan Pengadilan Agama sesuai regulasi yang berlaku.
Rangkaian kegiatan PPL dua pekan ini berhasil menjembatani teori hukum di bangku kuliah dengan realitas praktik profesional.
Diharapkan pengalaman langsung ini memperluas wawasan mahasiswa UNWAHAS mengenai alternatif penyelesaian sengketa serta menyiapkan mereka menjadi penegak maupun praktisi hukum ekonomi syariah yang kompeten di masa depan. St
