Oleh: H. Umar Ma’ruf Al Qodri
(Ketua Komisi Hukum & HAM MUI Jawa Tengah; Dosen FH UNISSULA Semarang)
TERORISME tidak boleh hanya dilawan ketika bom sudah meledak, korban berjatuhan, atau pelaku berhasil ditangkap. Justru, keberhasilan penanggulangan terorisme semestinya diukur dari kemampuan negara dan masyarakat dalam mencegah lahirnya pelaku kekerasan. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi agenda utama, bukan sekadar pelengkap penegakan hukum.
Persoalan inilah yang mengemuka ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menerima audiensi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Selasa, 10 November 2026. Audiensi tersebut membahas rencana pengembangan Rumah Literasi sebagai ruang penguatan ketahanan masyarakat dan pencegahan ekstremisme kekerasan.
MUI Jawa Tengah menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. Dalam pertemuan itu, saya mengusulkan agar upaya pencegahan terorisme, baik secara pre-emtif maupun preventif, dilaksanakan secara TSM: Terencana, Sistematis, dan Masif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Pencegahan tidak boleh berjalan secara seremonial, insidental, dan sektoral. Ancaman berkembang semakin kompleks, sehingga ikhtiar untuk menghadapinya juga harus semakin terintegrasi.
Wajah Baru Ancaman Terorisme
Terorisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk bom, senjata, atau jaringan yang bergerak secara konvensional. Ruang digital telah menjadi salah satu medan penyebaran propaganda dan proses radikalisasi, termasuk dengan menyasar anak-anak dan remaja.
Gim daring (online games), misalnya, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang harus dipandang negatif. Banyak gim justru mengembangkan kreativitas, kerja sama, dan kemampuan berpikir. Persoalannya muncul ketika fitur interaksi di dalam gim dimanfaatkan untuk membangun kedekatan, menyebarkan propaganda kekerasan, dan merekrut individu yang rentan.
Demikian pula fenomena True Crime Community (TCC), yakni komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap kisah kejahatan nyata. TCC tidak serta-merta merupakan komunitas teroris. Namun, perkembangannya patut diwaspadai ketika ketertarikan terhadap kejahatan berubah menjadi glorifikasi pelaku pembunuhan, penyebaran manifesto kekerasan, pembuatan konten yang mengagungkan pelaku, bahkan simulasi serangan terhadap lingkungan sekolah.
Di sinilah persoalannya. Anak yang awalnya hanya mencari hiburan atau pertemanan dapat berhadapan dengan narasi kekerasan yang disampaikan secara bertahap. Interaksi yang bermula dari teman bermain dapat berkembang menjadi komunikasi personal, kemudian berlanjut pada ruang percakapan tertutup yang berisi intoleransi dan ideologi ekstrem.
Kelompok rentan—seperti korban perundungan, anak yang mengalami kesepian, kurang mendapatkan perhatian keluarga, atau menghadapi persoalan psikologis—dapat menjadi sasaran empuk. Oleh karena itu, persoalan ini tidak cukup dihadapi dengan melarang anak bermain gim atau menggunakan telepon pintar. Yang diperlukan adalah pendampingan, literasi digital, dan penguatan lingkungan sosial yang sehat.
Rumah Literasi: Membangun Ketahanan Masyarakat
Gagasan BNPT untuk membangun Rumah Literasi sangatlah relevan dan strategis. Rumah Literasi jangan sekadar dipahami sebagai tempat membaca buku atau menyelenggarakan sosialisasi. Tempat ini harus menjadi pusat ketahanan masyarakat, ruang dialog, sekaligus wadah bagi anak dan remaja untuk memperoleh perlindungan serta pendampingan.
Ada tiga aspek penting yang perlu dikembangkan, yakni literasi digital, pendidikan karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Anak harus dibekali kemampuan mengenali propaganda, memilah informasi, memahami manipulasi di ruang digital, serta menyadari bahwa perbedaan tidak pernah dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.
Lebih dari itu, Rumah Literasi harus menghadirkan kegiatan yang menarik dan sesuai dengan dunia generasi muda. Anak-anak tidak cukup hanya menjadi peserta penyuluhan; mereka perlu dilibatkan sebagai subjek yang mampu memproduksi konten positif, video, podcast, dan pesan perdamaian melalui bahasa serta kreativitas mereka sendiri.
Komitmen MUI Jawa Tengah juga telah disampaikan melalui kesiapan Komisi Pendidikan, Pesantren, dan Kaderisasi Ulama untuk bersinergi dengan BNPT. Berbagai kegiatan, seperti Pesantren Ramadan dan edukasi pelajar dengan pendekatan yang menyenangkan, dapat menjadi wadah kolaborasi yang efektif.
BNPT sendiri telah menetapkan 12 provinsi sebagai wilayah percontohan Rumah Literasi, termasuk Jawa Tengah. Program ini direncanakan dimatangkan melalui Rapat Koordinasi Nasional pada Desember 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2027. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun program yang benar-benar bekerja di tengah masyarakat.
Pencegahan Harus TSM
Rumah Literasi akan kehilangan daya gunanya apabila hanya menjadi program sesaat. Oleh karena itu, saya mengusulkan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan pencegahan terorisme.
Pertama, Terencana. Pencegahan harus memiliki perencanaan yang jelas, berbasis pemetaan risiko, sasaran, program, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala. Lingkungan pendidikan, komunitas, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan lebih intensif perlu diidentifikasi secara cermat.
BNPT, FKPT, MUI, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan kepolisian harus menyusun agenda bersama agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) harus diterjemahkan menjadi program nyata di daerah.
Kedua, Sistematis. Pencegahan harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Keluarga, sekolah, pesantren, kampus, masjid, organisasi kemasyarakatan, komunitas gim, hingga pengelola platform digital harus menjadi bagian dari ekosistem pencegahan.
Orang tua dan guru perlu dibekali kemampuan mengenali perubahan perilaku anak—seperti kecenderungan mengagungkan kekerasan, menarik diri dari lingkungan sosial, atau menjalin komunikasi daring yang mencurigakan.
Ulama dan tokoh agama perlu memperkuat narasi keagamaan yang moderat, menyejukkan, dan menghargai kemanusiaan. Sementara itu, penyelenggara platform digital harus turut bertanggung jawab mencegah penyalahgunaan fitur dan penyebaran konten kekerasan.
Ketiga, Masif. Pencegahan tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Jangkauannya harus sampai ke desa, madrasah, pesantren, komunitas pemuda, dan lingkungan tempat anak berinteraksi dengan teknologi.
Jika propaganda dapat menyebar melalui jaringan digital tanpa mengenal batas wilayah, literasi dan edukasi juga harus menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
TSM bukan sekadar memperbanyak kegiatan sosialisasi. TSM berarti memastikan setiap kegiatan saling terhubung, memiliki kesinambungan, menjangkau kelompok sasaran secara tepat, dan menghasilkan perubahan perilaku yang nyata.
Keadaban Hukum: Melindungi, Bukan Menstigma
Seluruh ikhtiar pencegahan tersebut perlu dibingkai dengan konsepsi Keadaban Hukum yang saya gagas. Hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai perangkat larangan, ancaman, dan penghukuman. Hukum harus memiliki orientasi kemanusiaan dan keadilan.
Setidaknya terdapat tiga prinsip penting dalam pendekatan ini: memanusiakan manusia, melindungi mereka yang rentan, serta mendidik sebelum menghukum dengan tetap menjunjung tinggi prosedur dan hak asasi manusia.
Terkait pencegahan terorisme, anak yang terpapar propaganda kekerasan tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai musuh atau calon teroris. Mereka harus terlebih dahulu dilihat sebagai anak yang mungkin sedang mengalami kerentanan, membutuhkan perhatian, pendampingan, dan perlindungan.
Stigmatisasi justru dapat memperburuk keadaan. Anak yang dicap radikal tanpa dasar yang memadai bisa semakin menutup diri dan menjauh dari keluarga maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, deteksi dini harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tanpa melanggar hak anak.
Tentu saja, terhadap pelaku tindak pidana terorisme, hukum harus ditegakkan secara tegas. Namun, terhadap anak yang baru terpapar ideologi kekerasan, pendekatan perlindungan, edukasi, dan pendampingan harus dikedepankan. Inilah perbedaan antara penegakan hukum yang sekadar menghukum dan penegakan hukum yang berkeadaban.
Kolaborasi: Kunci Keberhasilan
Pencegahan terorisme bukan hanya urusan BNPT atau aparat keamanan. Ini merupakan tanggung jawab bersama. BNPT memiliki mandat dan kapasitas koordinasi, MUI memiliki jaringan ulama dan lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya, sedangkan keluarga dan sekolah bersentuhan langsung dengan kehidupan anak.
Semua elemen harus bergerak dalam satu orkestrasi. Rumah Literasi hendaknya menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan, pendidikan, pendampingan, dan partisipasi masyarakat.
MUI Jawa Tengah siap mengambil bagian dalam ikhtiar tersebut. Namun, kolaborasi harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Kita tidak boleh menunggu bom meledak untuk menyadari pentingnya pencegahan. Jangan sampai anak-anak kita menemukan rumah yang salah di dunia maya karena kita gagal menghadirkan ruang yang aman di dunia nyata. Terorisme harus dilawan bukan hanya dengan ketegasan hukum, melainkan juga dengan literasi, kepedulian, kolaborasi, dan keadaban hukum. JATENGDAILY.COM
