Oleh: H. Umar Ma’ruf Al Qodri
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA; Ketua Komisi Hukum & HAM MUI Jawa Tengah
ADA saatnya ulama harus berbicara ketika kehidupan kebangsaan mengalami kegaduhan dan hukum kehilangan keteduhannya. Momentum itulah yang melatarbelakangi terbitnya Tausiyah Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-122/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 5 November 2026.
Tausiyah tersebut hadir ketika publik dihadapkan pada berbagai persoalan pelik yang mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); polemik surat keterangan penyetaraan ijazah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung; sampai kontroversi penggeledahan di lingkungan pesantren. Berbagai peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut etika, kepatutan, dan keadaban penyelenggaraan negara.
MUI hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan penegak hukum, melainkan untuk memberikan tuntunan moral dan kebangsaan. Melalui Surah Ali ‘Imran ayat 159, MUI mengingatkan pentingnya kelembutan, sikap memaafkan, musyawarah, serta tawakal dalam menghadapi setiap persoalan bangsa.
Sebagai pemerhati hukum, saya membaca tausiyah tersebut lebih jauh dari sekadar nasihat moral biasa. Di dalamnya tersimpan pesan konstitusional yang sangat mendasar: penegakan hukum tidak cukup hanya benar menurut peraturan formal, tetapi juga harus beradab. Pesan ini selaras dengan konsepsi Keadaban Hukum yang saya gagas melalui konsep Tri Akal, yakni:
- Akal Pikiran untuk menguji keabsahan hukum.
- Akal Waras untuk menguji kepatutan tindakan.
- Akal Budi untuk menguji apakah hukum dijalankan secara bijak dan bajik.
Hukum Harus Sah: Ujian Akal Pikiran
Poin keempat Tausiyah MUI menyampaikan kepercayaan sekaligus dukungan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). MUI juga mengapresiasi upaya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.
Dukungan tersebut tentu bukan dukungan tanpa syarat. Reformasi kepolisian wajib diletakkan dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Setiap tindakan aparat harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, serta senantiasa menghormati hak konstitusional warga negara.
Di sinilah Akal Pikiran bekerja secara kritis. Penyadapan, misalnya, tidak boleh dilakukan semata-mata karena aparat memiliki kemampuan dan kewenangan teknis. Harus ada dasar hukum yang kuat, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan ketat yang menjamin perlindungan privasi. Demikian pula tindakan penggeledahan harus memenuhi seluruh persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku. Kekuasaan negara tidak pernah menjadi sumber keabsahan bagi dirinya sendiri.
Dalam perspektif Islam, tindakan mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain dikenal sebagai tajassus, yang secara tegas dilarang dalam Surah Al-Hujurat ayat 12. MUI sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa penyadapan ilegal merupakan bentuk tajassus yang diharamkan.
Dengan demikian, reformasi Polri harus dimulai dari pembenahan fondasi legalitas. Polisi yang beradab bukan sekadar polisi yang mampu menegakkan hukum secara teknis, melainkan polisi yang memahami batas-batas kewenangannya. Sebab, tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah justru dapat mengubah penegakan hukum menjadi bentuk kesewenang-wenangan.
Hukum Harus Patut: Ujian Akal Waras
Keabsahan hukum formal belumlah cukup. Akal Waras kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan: apakah cara hukum itu dijalankan sudah memenuhi unsur kepatutan?
Poin kedua Tausiyah MUI secara tegas mengingatkan penyelenggara negara agar senantiasa berpegang pada prinsip etika dan adab dalam penegakan hukum. Pesan ini sangat krusial karena persoalan hukum tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh aparat, tetapi juga bagaimana tindakan itu dilakukan di lapangan.
- Patutkah penggeledahan di lingkungan pesantren dilakukan tanpa mempertimbangkan martabat santriwati dan kehormatan lembaga pendidikan keagamaan?
- Patutkah penyadapan dilakukan tanpa penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan hukum warga?
- Patutkah hukum dipertontonkan sebagai instrumen kekuasaan semata, sementara rasa keadilan masyarakat justru terabaikan?
Akal Waras menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya bertanya apakah suatu tindakan diperbolehkan secara regulasi, tetapi juga apakah tindakan tersebut layak dan patut dilakukan dengan cara demikian.
Dalam konteks ini, langkah Kapolri yang melakukan mutasi terhadap pejabat terkait penggeledahan pesantren di Sukoharjo serta membuka ruang pengusutan secara transparan terhadap dugaan penyadapan ilegal patut diapresiasi. Namun, langkah korektif tersebut tidak boleh berhenti pada mutasi jabatan atau penanganan personal semata. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur, kultur institusi, dan pertanggungjawaban organisasional.
Sebuah institusi yang berani mengoreksi kesalahannya sendiri adalah institusi yang memiliki keadaban. Sebaliknya, institusi yang menutup-nutupi kesalahan hanya akan memperbesar krisis kepercayaan publik.
Oleh karena itu, ajakan MUI untuk membangun dialog konstruktif melalui forum keumatan juga harus dimaknai sebagai upaya nyata untuk mengembalikan penyelesaian persoalan bangsa pada tradisi musyawarah. Hukum yang patut tidak dijalankan dengan arogansi, melainkan dengan keterbukaan dan penghormatan tinggi terhadap martabat manusia.
Hukum Harus Bijak dan Bajik: Ujian Akal Budi
Akal Budi merupakan puncak dari konsepsi Keadaban Hukum. Saya memaknai Akal Budi bukan semata-mata sebagai kemampuan bersikap bijaksana, tetapi sebagai kesatuan sikap, tindakan, and perilaku yang bijak sekaligus bajik. Bijak berarti tepat dalam mengambil keputusan dan cermat mempertimbangkan akibatnya, sementara bajik berarti memiliki niat yang lurus serta menjalankan tindakan dengan cara yang bermoral dan memuliakan manusia.
Tausiyah MUI sesungguhnya mengingatkan kita bahwa penegakan hukum harus sampai pada tingkat keadaban tertinggi tersebut, yang wujudnya terimplementasi dalam tiga prinsip utama:
- Memuliakan Martabat Manusia (Karamah Insaniyah) Surah Al-Isra ayat 70 menegaskan bahwa Allah Swt. telah memuliakan anak cucu Adam. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh merendahkan martabat siapa pun, termasuk individu yang sedang diperiksa atau disangka melakukan tindak pidana. Seseorang tidak boleh dipermalukan di muka umum sebelum kesalahannya terbukti secara sah melalui proses peradilan. Penggeledahan bukanlah tontonan, dan kewenangan aparat bukanlah panggung untuk mempertontonkan kekuasaan.
- Menjalankan Amanah Kekuasaan (Khalifah) Surah Al-Baqarah ayat 30 mengingatkan manusia tentang tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi. Dalam konteks kenegaraan, jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang berat, bukan hak istimewa (privilege) untuk bertindak sesuka hati. Dukungan MUI kepada Kapolri harus dimaknai sebagai dukungan terhadap amanah reformasi, bukan dukungan personal tanpa evaluasi kritis. Kapolri harus berani mengungkap dugaan penyadapan sampai ke akar persoalannya—termasuk siapa yang memerintahkan, apa motif di baliknya, serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Menjawab keraguan publik dengan unjuk kekuasaan bukanlah sikap yang bijak; sebaliknya, menjawabnya dengan transparansi dan pertanggungjawaban penuh adalah tindakan yang bajik.
- Menjaga Keseimbangan (Mizan) Surah Al-A‘raf ayat 56 mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Penegakan hukum wajib menjaga keseimbangan yang harmonis antara kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, perlindungan hak individu, dan kepentingan umum. Hukum seharusnya menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan sumber perpecahan; menjadi penenteram kehidupan bernegara, bukan justru memperbesar eskalasi kegaduhan.
Dengan demikian, Akal Budi menuntut penegakan hukum yang tidak hanya benar secara aturan dan patut secara etika, tetapi juga bijak dan bajik secara moral. Inilah substansi terdalam dari hukum yang beradab.
Tausiyah Harus Menjadi Agenda Reformasi Konkret
Tausiyah Kebangsaan MUI tidak boleh dibiarkan berhenti sekadar sebagai dokumen seruan moral. Ia harus diterjemahkan secara nyata menjadi agenda perubahan yang konkret di lapangan.
Setidaknya ada tiga langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan:
- Pertama, Reformasi Prosedural. Perlu penguatan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap tindakan penyadapan, termasuk kewajiban memenuhi persyaratan izin dan kontrol yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penggeledahan di lingkungan pesantren, tempat ibadah, serta lembaga pendidikan juga harus dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan kekhususan lingkungan tersebut.
- Kedua, Reformasi Kultural. Pendidikan dan pembinaan aparat penegak hukum tidak boleh lagi hanya menekankan penguasaan peraturan formal dan keterampilan teknis semata. Pembentukan karakter integritas, etika moral, dan Akal Budi harus menjadi porsi utama dalam kurikulum pendidikan kepolisian. Aparat yang pintar memahami pasal hukum, tetapi miskin adab kemanusiaan, justru berpotensi membahayakan bangunan hukum dan negara itu sendiri.
- Ketiga, Reformasi Kepercayaan Publik. Polri wajib membangun transparansi dan akuntabilitas institusional secara utuh. Dugaan penyadapan harus diusut secara menyeluruh hingga tuntas, tidak boleh sekadar berhenti pada penetapan pelaku di tingkat bawah. Demikian pula persoalan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung harus dijelaskan secara terbuka sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing pihak. Kepercayaan publik (public trust) tidak pernah dapat dibangun sekadar melalui retorika pernyataan, melainkan melalui bukti tindakan nyata.
MUI telah menunaikan peran mulianya dalam memberikan tuntunan moral dan kebangsaan. Kini, giliran penyelenggara negara dan aparat penegak hukum untuk menjawab tausiyah tersebut melalui langkah pembenahan yang nyata dan terukur.
Pada akhirnya, kualitas sebuah negara hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya produk peraturan yang diterbitkan atau ketegasan aparat dalam menegakkannya. Lebih dari itu, kualitas negara hukum ditentukan oleh sejauh mana kekuasaan negara dijalankan dengan landasan keadaban yang luhur.
Inilah saatnya hukum Indonesia kembali kepada jati dirinya yang sejati: Sah dalam Akal Pikiran, Patut dalam Akal Waras, serta Bijak dan Bajik dalam Akal Budi. Sebab, hukum yang beradab bukan hanya hukum yang mampu menegakkan aturan secara kaku, melainkan hukum yang mampu memuliakan manusia, menjaga amanah kekuasaan, dan merawat persatuan bangsa dengan penuh keteduhan. JATENGDAILY.COM
