BANDA ACEH (Jatengdaily.com)– Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana di Pulau Sumatra. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, akumulasi korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana hidrometeorologi mencapai 1.178 hingga 1.182 jiwa, dengan 145–148 orang masih dinyatakan hilang.
Meski sebanyak 31 daerah telah memasuki fase transisi pemulihan, BNPB menegaskan 11 wilayah di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat masih berstatus Tanggap Darurat. Status tersebut dipertahankan menyusul potensi longsor susulan yang masih tinggi akibat kondisi tanah labil dan curah hujan ekstrem.
Berdasarkan laporan BNPB, sebagai langkah strategis nasional, pemerintah telah menetapkan proyeksi anggaran pemulihan bencana sebesar Rp60 triliun dalam APBN 2026. Skema bantuan perumahan juga telah difinalisasi, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, serta bantuan tunai Rp60 juta bagi warga yang rumahnya hanyut atau hilang.
Selain sektor hunian, pemulihan ekonomi keluarga terdampak menjadi prioritas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal di wilayah terdampak.
Aceh menjadi provinsi dengan tingkat kerusakan dan korban jiwa tertinggi, mencatat 543 korban meninggal dunia. BNPB menginstruksikan percepatan pembangunan 1.606 unit Hunian Sementara (Huntara) di Aceh dan Tapanuli Selatan agar dapat dihuni sebelum Ramadan 2026. Di Aceh Tamiang, pembangunan tujuh blok Huntara modular telah mencapai 75 persen dan ditargetkan siap digunakan pada pekan ini.
Di sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar mulai berjalan di 2.226 sekolah. Namun, ratusan sekolah di Aceh Utara masih terdampak lumpur, sehingga guru terpaksa mengajar di tenda darurat. Untuk menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat juga mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,7 triliun guna mendukung percepatan pemulihan Aceh.
Tantangan baru muncul di Kabupaten Bener Meriah setelah status Gunung Bur Ni Telong dinaikkan ke Level III (Siaga). Kondisi ini memicu pengungsian tambahan bagi sekitar 2.500 warga sebagai langkah antisipasi risiko erupsi.
Sementara itu, Sumatra Utara telah resmi memasuki masa transisi pemulihan. Gubernur Bobby Nasution mengalokasikan Rp430,5 miliar dari APBD untuk rehabilitasi di lima kabupaten/kota terdampak. BNPB menargetkan pembangunan 2.603 unit Hunian Tetap (Huntap) rampung tepat waktu agar pengungsi tidak lagi tinggal di tenda saat Ramadan.
Pemulihan Layanan Kesehatan
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mengajukan tambahan anggaran Rp500 miliar untuk revitalisasi 152 puskesmas yang mengalami kerusakan berat. Pemulihan akses jalan di Sumatra Utara telah mencapai 100 persen, memperlancar distribusi 1.375 ton logistik bantuan kemanusiaan. Selain itu, 17.000 papan interaktif digital mulai digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah direvitalisasi.
Adapun Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa dengan total kerugian ekonomi mencapai Rp18,37 triliun berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disahkan. Sektor permukiman menjadi yang paling terdampak, dengan kebutuhan dana rehabilitasi terbesar.
Berdasarkan laporan BNPB saat ini memacu pembangunan 750 unit Huntara di Sumatra Barat, termasuk 117 unit di Palembayan, Kabupaten Agam, yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Padang juga menerapkan kebijakan zonasi merah permanen di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) serta menyiapkan lahan relokasi seluas 4,6 hektare.
Untuk menekan risiko banjir bandang atau galodo susulan, BNPB terus mengoperasikan sembilan pesawat modifikasi cuaca guna mengalihkan potensi hujan ekstrem ke wilayah laut.
Dengan langkah terpadu lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah menegaskan komitmennya memastikan pemulihan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang masyarakat terdampak bencana. she