SEMARANG (Jatengdaily.com) – Perkiraan produksi beras dalam negeri yang dirilis BPS Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 34,71 juta ton pada 2025.
Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 13,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil serapan bulog dan impor dikurangi dengan yang telah disalurkan selama setahun, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3 juta ton.
Hal ini yang menjadikan dasar Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan pada tahun 2025 secara nasional Indonesia telah berhasil swasembada beras, Rabu, 7/1/2026.
Beras menjadi salah satu program prioritas nasional dari program swasembada pangan secara umum.
Kepastian tercapainya ketahanan pangan yang menjadi isu strategis pemerintah saat ini akan sangat tergantung seberapa besar terpenuhinya ketersediaan kebutuhan pangan bagi seluruh kebutuhan masyarakat.
Ketersediaan data pangan yang berkualitas akan menjadi dasar penilaian kondisi yang terjadi. Pengukuran jumlah produksi pangan yang dimulai dengan pengukuran luas panen dan produktivitas tanaman pangan, utamanya padi dan palawija, menjadi tuntutan.
Untuk kebutuhan tersebut, BPS Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Petugas Pendataan KSA dan Ubinan yang berlangsung secara daring pada tanggal 8-9 Januari 2026.
Di mana KSA dan ubinan menjadi bagian tahapan dari terbentuknya nilai produksi tanaman pangan. Pelatihan diikuti oleh seluruh penanggung jawab kegiatan Survei Tanaman Pangan kabupaten/kota se Jawa Tengah.
Pelatihan dilakukan untuk menekankan kembali SOP yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap petugas.
Di samping itu pada pelaksanaan lapangan Survei Ubinan tahun 2026 ini terjadi sedikit perubahan moda listing, yang semula dengan Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) menjadi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan menggunakan aplikasi FASIH serta beberapa penyempurnaan rincian pertanyaan.
Dalam sambutannya Ketua Tim Statistik Industri dan Pertanian BPS Provinsi Jawa Tengah, Sri Diastuti menyampaikan bahwa Survei KSA dan ubinan berperan penting dalam mendukung program pemerintah.
“Manfaatkan kesempatan pelatihan ini untuk mendiskusikan segala hal terkait bersama instrukstur. Saatnya pelaksanaan pendataan di lapangan, segala permasalahan dan keraguan agar segera sampaikan ke pimpinan dan BPS Provinsi agar secepatnya mendapatkan solusi”, katanya.
Pelatihan ini juga diharapkan menjadi motivasi lebih dari setiap petugas survei Ubinan dan KSA untuk semakin paham, profesional dan semangat dalam melaksanakan tugas.
Dimana hasil dari kegiatan yang dilaksanakan petugas sangat penting artinya bagi pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari program strategis pemerintah yang sedang berjalan. St